.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini subsidi kendaraan listrik belum ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Ia pun akan segera membahas lebih lanjut dengan DPR RI.
"Kalau kebijakan kan para menteri terkait, kalau implikasi anggarannya nanti saya harus membahasnya antar K/L sendiri estimasi target, desain dan dengan DPR-nya karena itu kan masuk APBN 2023 yang selama ini belum ada," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung AA Maramis, Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).
Sebelum dibahas akan masuk ke APBN 2023, Sri Mulyani mengatakan pihaknya harus menghitung dari sisi kebijakan dan regulasinya terlebih dahulu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Baru kemudian nanti saya akan membahas di dalam APBN-nya sendiri," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa memang subsidi kendaraan listrik misalnya untuk mobil Rp 80 juta belum final. Masih dibahas oleh pemerintah.
"Masih di finalisasi lagi dibahas pemerintah. Dari sisi fiskalnya masih kita terus menerus dengan Menkeu. Akan ada mekanismenya, tapi kita akan bicara di DPR," tuturnya.
Agus menerangkan, insentif ini menjadi bagian penting dalam industri kendaraan listrik.
"Pemerintah menganggap bahwa ekosistem EV ini penting, oleh karena itu menetapkan insentif penting, kita ingin barang-barang kita kompetitif," tutupnya.
(ada/eds)
