Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba meminta dana pengelolaan lingkungan secara langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal itu disampaikan saat menjelaskan bagaimana permasalahan mengenai lingkungan di Maluku Utara.
Ia menerangkan, semua pulau di Maluku Utara memiliki hutan mangrove tetapi dana untuk penanamannya sangat terbatas. Apa lagi, banyak perusahaan tambang di Maluku Utara yang dikhawatirkan akan mempengaruhi lingkungan kawasan tersebut.
"Maluku Utara memiliki 800 pulau hampir seluruh pulaunya punya mangrove cuma penanaman dana untuk mangrove ini sangat terbatas sekali, sedangkan kita punya anggaran cuma Rp 24 triliun. Sehingga apa yang kita lakukan sangat terbatas," tuturnya, dalam Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022 di Gedung AA Maramis, Kemenko Perekonomian, Rabu (21/12/2022).
"Sehingga BPDLH berfungsi sekali menjaga apa namanya perusahaan-perusahaan itu memberikan dana khusus untuk kita, memberikan dana khusus penanaman pohon, dan segala macam tidak menjadi rusak," tambahnya.
Pada akhir keterangannya itu, Abdul Ghani pun meminta uang kepada Sri Mulyani untuk menyelesaikan kesulitan yang dialami oleh Maluku Utara. Keterangannya itu pun langsung mengundang tawa Menteri dan undangan yang hadir.
"Karena itu, menteri saya minta uang saja. Untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di Maluku Utara," katanya sambil tertawa.
Ia juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 27% juga menjadi persoalan. Masalahnya pertumbuhan setinggi itu, tidak dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara.
(ada/eds)
