.webp)
Zulhas juga meminta pemerintah daerah turun tangan jika terdapat kenaikan harga pangan lebih dari 5% dari harga acuan di wilayahnya. Intervensi itu dilakukan melalui subsidi biaya transportasi angkut maupun subsidi harga. Sedangkan untuk subsidi bahan pangan termasuk dalam komponen Biaya Tidak Terduga (BTT) yang diambil 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) setiap daerah.
"Kalau harganya naik lebih dari lima persen, wali kota akan turun tangan. Pemerintah akan melakukan segala upaya agar barangnya tersedia dan harganya terjangkau," tegasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku sebelumnya sempat terjadi deflasi sebesar 0,01% di bulan Agustus lalu. Namun di akhir tahun kembali naik menjadi sekitar 5,96% yang mayoritas disumbang dari bahan bakar minyak (BBM).
"Untuk harga pangan terkendali karena kita pantau terus, baik jalur distribusinya," jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo mengatakan terkait komoditas kedelai, Kemendag telah memerintahkan Bulog untuk melakukan persiapan direct import kedelai yang akan datang pada Januari 2023.
"Dalam minggu ini akan masuk sekitar 40.000 ton dengan harga yang baru yaitu harga aslinya sedang turun karena sedang panen. Hal ini diharapkan harganya bisa turun hingga Rp 12.000 dan kemudian turun menjadi Rp 11.000/kg. Selain itu, harga ini tidak bisa turun seperti dulu karena nilai mata uang rupiah yang turun," paparnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto, Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kasan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi, serta perwakilan dari Satgas Pangan, Bulog, ID Food, dan asosiasi.
(akn/hns)
