Tren pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat marketplace online alias toko daring semakin meningkat. Pemerintah memang mendorong pemanfaatan digitalisasi untuk belanja barang dan jasa agar lebih transparan.
Data dari Mbizmarket, marketplace yang merupakan mitra toko daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), mencatat, hingga Desember 2022,
ada 31 provinsi dan 162 kabupaten-kota di Indonesia yang sudah memanfaatkan digitalisasi untuk belanja barang dan jasa.
"Selain itu, hal tersebut akan mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat, sehingga membantu memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujar Co-Founder dan COO Mbiz, dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (27/12/2022).
Meski demikian, lanjut Ryn, masih ada kendala yang dihadapi marketplace dalam hal ini. Di antaranya mulai dari proses perekrutan dan pendampingan pendaftaran penyedia UMKM hingga mereka mampu menayangkan dan memasarkan produk barang dan jasa secara online.
Tantangan lainnya, kerena banyak penyedia yang lokasinya di pelosok, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk mencapai lokasi hingga ke pedalaman daerah.
Selain itu, banyak penyedia barang dan jasa UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi lokapasar. Walaupun begitu, transaksi pengadaan pemerintah daerah melalui mitra Toko Daring LKPP, melalui Mbizmarket khususnya, tetap menunjukkan tren perkembangan dan peningkatan yang luar biasa.
Dia juga menyebut, pemda juga berkontribusi penting dalam sosialisasi ke pihak eksternal dan para penyedia lokal UMKM untuk turut mendukung Program UMKM Go Digital guna mengejar target realisasi belanja pengadaan pemerintah agar dapat mencapai 40% melalui UMKM.
"Kami harus akui dan apresiasi pemanfaatan Toko Daring yang didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa di banyak daerah telah baik pelaksanaanya. Harapannya dengan kerja sama yang telah terjalin dengan pemerintah daerah ini, bisa semakin mendorong percepatan pengadaan digital dan realisasi penyerapan anggaran melalui lokapasar," jelas Ryn.
Berdasarkan dasbor Toko Daring LKPP, hingga 23 Desember 2022, tercatat beberapa pemerintah daerah berikut yang membukukan transaksi pengadaan secara digital melalui Mbizmarket yang pertumbuhan transaksinya luar biasa.
Misalnya, pengadaaan Pemerintah Kabupaten Jepara pun tercatat mencapai Rp 32,01 miliar, Pemerintah Kota Malang Rp 32,44 miliar, Pemerintah Kota Kediri Rp 28,29 miliar, Pemerintah Kota Palangkaraya Rp 9,8 miliar, Pemerintah Kota Bekasi Rp 16,81 miliar, dan Pemerintah Kabupaten Tabalong Rp. 6,60 miliar
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jepara Hasannudin Hermawan menjelaskan, sesuai arahan pimpinan daerah, pihaknya diwajibkan agar dapat mengoptimalkan belanja pengadaan barang dan jasa yang menyasar ke usaha mikro kecil.
Kebijakan lainnya, bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Jepara memusatkan pengelolaan pengadaan, khususnya pejabat pengadaan di bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), sehingga informasi kebijakan dan arahan yang harus dilaksanakan pengelola pengadaan menjadi satu atap, satu pintu, dan bisa langsung dieksekusi proses belanjanya.
"Kedua hal tersebutlah yang menjadi latar belakang mengapa proses dan nilai belanja kami, utamanya di Toko Daring menjadi maksimal, dan Alhamdulillah bisa melebihi nilai belanja kabupaten/ kota lainnya se-Indonesia," tutur Hasannudin.
Simak Video "Kesalnya Jokowi Apa-apa Serba Impor: Bodoh Sekali Kita!"
[Gambas:Video 20detik]
(ada/zlf)
