.webp)
3. Orang Kaya Bayar Segini
Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan nantinya kemungkinan bagi masyarakat yang mampu akan membayar layanan KRL sesuai dengan harga tanpa subsidi. Dia tak menyebutkan berapa angka pastinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cuma kalau diperkirakan tarif KRL sebetulnya sudah menyentuh Rp 10-15 ribu per orang, namun masyarakat masih merasakan tarif seharga Rp 4 ribuan.
"Kalau semua subsidi akhirnya didapat kepada masyarakat yang membutuhkan, contoh di Jakarta kita gunakan KRL hanya (sekitar) Rp 4.000, itu cost-nya mungkin Rp 10-15 ribu yang sebenarnya," kata Budi Karya dalam konferensi pers di kantornya.
4. Masyarakat Jangan Panik
Jubir Kemenhub Adita Irawati juga meminta masyarakat jangan panik dan menunggu informasi lebih lanjut sampai kajian Ditjen Perkeretaapian selesai dilakukan. Dia menyatakan rencana perubahan skema tarif KRL masih dalam kajian dan belum ada keputusan untuk diterapkan.
"Kami mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi lebih lanjut sampai kajian selesai dilakukan. Masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan kami," ujar Adita.
5. DiprotesYLKI
Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan jika rencana kebijakan tarif KRL tidak adil dari sisi kebijakan publik.
Yang lebih tepat, seharusnya ada dua opsi untuk transportasi publik ini. Menaikkan tarif ataupun menambah dana PSO.
"Opsinya adalah naik tarif atau tambah dana PSO," kata dia dalam keterangannya.
Tulus mengatakan hal tersebut bisa dipilih salah satu dan tak bisa keduanya dilakukan. "Wacana Menhub yang akan memberlakukan sistem tarif berbeda untuk penumpang berdasi, sulit diimplementasikan dan tidak lazim," ujarnya.
Menurut Tulus sebaiknya orang-orang berdasi yang menggunakan KRL bisa diberikan insentif salah satunya adalah dengan tarif KRL yang murah. Hal ini karena orang tersebut sudah mau meninggalkan kendaraan pribadi mereka dan mau menggunakan angkutan umum.
"Coba kalau mereka menggunakan kendaraan pribadi akan menambah kemacetan dan polusi. Aneh kalau mereka justru akan dikenakan disinsentif dengan tarif mahal saat naik KRL," ujar Tulus.
(hal/dna)
