Kantor Airlangga-Badan Pangan Hitung Stok Beras di 34 Provinsi, Buat Apa?

Kantor Airlangga-Badan Pangan Hitung Stok Beras di 34 Provinsi, Buat Apa?

Aulia Damayanti - detikFinance
Sabtu, 31 Des 2022 16:00 WIB
beras
Ilustrasi/Foto: Getty Images/iStockphoto/kazoka30
Jakarta -

Pemerintah mulai melakukan penghitungan atau survei stok beras nasional pada akhir 2022. Nantinya survei ini digunakan sebagai acuan bagi perhitungan prognosa neraca pangan 2023.

Penghitungan ini melibatkan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Pertanian (Kementan).

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menjelaskan langkah ini dalam rangka mendapatkan data stok beras nasional yang update dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini dilakukan juga untuk menjaga akurasi arah kebijakan beras nasional di akhir tahun ini dan 2023.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Katanya, survei stok beras nasional merupakan bagian penting dalam penguatan tata kelola pangan khususnya terkait pengelolaan perberasan nasional. Survei dilakukan secara serentak pada tanggal 31 Desember 2022 di 34 provinsi dan 470 kabupaten/kota dengan melibatkan 1.369 enumerator.

"Pendataan dilakukan untuk mengetahui stok beras secara nasional yang ada di rumah tangga (produsen dan konsumen), penggilingan, pedagang, horeka, dan industri penyedia makan minum," kata Arief, dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/12/2022).

ADVERTISEMENT

Adapun mengenai penentuan jumlah kabupaten dan jumlah sampel survei ini ditetapkan sesuai mekanisme BPS, dengan total sebanyak 32.235 sampel yang terdiri dari 5.989 rumah tangga produsen, 5.033 rumah tangga konsumen, 3.756 penggilingan, 2.970 pedagang besar sedang, 4.100 pedagang mikro kecil, 1.500 hotel, 6.063 katering, 600 industri besar sedang, dan 2.224 usaha Industri menengah kecil.

"Hasil survei ini akan diolah langsung oleh BPS dan akan dipublikasikan pada pertengahan bulan Januari 2023, setelah dilakukan validasi dan verifikasi data serta pembahasan teknis hasil survei oleh tim lintas Kementerian dan Lembaga," ujar Arief.

Arief mengatakan, survei ini sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kemenko Perekonomian yang membahas mengenai Neraca Komoditas bersama kementerian dan lembaga terkait pada Jumat (9/12/2022).

Sebelumnya, rencana pelaksanaan Survei Stok Beras Nasional ini juga telah disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV Sudin.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Dalam kesempatan tersebut Arief menyampaikan, untuk melakukan validasi atas data produksi dan stok beras nasional, pada 31 Desember akan dilakukan survei bersama oleh NFA, BPS, Kemenko Perekonomian, Kementan dan Kemendag.

Survei stok beras nasional ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Kabinet Paripurna, 6 Desember 2022, di Istana Negara. Pada kesempatan tersebut Jokowi menyampaikan ketersediaan beras nasional perlu dihitung sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga tidak menyebabkan kenaikan harga di pasaran.

Survei stok beras sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2015, kemudian di tahun 2021 pada bulan Oktober dan Desember, terakhir survei stok beras dilaksanakan pada tahun 2022 di bulan Maret dan Juni yang dilakukan oleh Kementan dan BPS.

Selanjutnya, pelaksanaan survei bersama ini akan dilakukan secara berkala, dengan begitu diharapkan informasi mengenai stok beras tersedia secara rutin, akurat, dan lebih mudah diperoleh. Arief meminta semua pihak yang terlibat dalam survei ini dapat saling berkolaborasi dan menjalankan tugasnya dengan baik. Ia juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan survei ini.

"Khususnya kepada para responden diharapkan dapat menyampaikan data beras yang riil dan akurat, mengingat upaya pemerintah memastikan stabilitas stok dan harga pangan yang berkelanjutan tidak bisa tepat sasaran tanpa diperkuat dengan sistem data yang akurat dan terperinci," ungkapnya.

Arief meyakinkan, data pangan yang benar dan akurat merupakan salah satu komitmen pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Ketersediaan data pangan yang bersifat real time dapat berperan sebagai Early Warning System serta instrumen mitigasi bagi faktor-faktor penyebab berbagai dampak permasalahan pangan seperti kenaikan inflasi.

"Kita sudah mulai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara NFA dengan BPS pada Oktober 2022 lalu.Dengan kerja sama tersebut kita berkomitmen memastikan penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi statistik di bidang pangan dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia sesuai amanat Perpres Nomor 39 tahun 2019," papar Arief.



Simak Video "Raibnya 500 Ton Beras di Gudang Bulog Pinrang Diusut!"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads