Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) merilis kebijakan yang mengejutkan. Pusat pemerintahan di Dubai mengumumkan telah menghapus pajak 30% untuk alkohol dan tidak akan lagi membebankan biaya kepada wisatawan atau ekspatriat untuk izin membeli minuman beralkohol.
Tujuan kebijakan ini adalah agar UEA dapat menarik lebih banyak pekerja ataupun wisatawan asing dalam menghadapi persaingan yang semakin meningkat. Kabarnya, kebijakan tersebut akan diberlakukan selama satu tahun sebagai bagian dari masa percobaan.
Setali tiga uang, para pengecer besar alkohol pun mengatakan mereka telah memangkas harga untuk mencerminkan pemotongan pajak yang telah diberikan.
"Membeli minuman favorit Anda sekarang lebih mudah dan lebih murah dari sebelumnya," ujar Maritime and Mercantile International (MMI) mengumumkan di akun Instagramnya, dikutip detikcom dari CNN, Selasa (3/1/2023).
MMI diketahui merupakan salah satu pengecer alkohol terbesar di Dubai. Perusahaan itu juga merupakan anak usaha dari grup Emirates milik negara dan sudah memiliki 21 toko di seluruh kota.
African + Eastern, pengecer minuman lainnya, mengatakan mereka telah menghapus pajak dan sekarang menawarkan lisensi minuman keras pribadi tanpa biaya.
Menghadapi persaingan yang muncul dari negara-negara di kawasan yang sama, beberapa kota di UEA telah mengeluarkan kebijakan yang 'menarik' bagi masyarakat luar negeri. Termasuk legalisasi hidup bersama oleh pasangan yang belum menikah, dan mengizinkan penjualan alkohol selama bulan suci Ramadan.
Baru-baru ini, sistem kerja Senin sampai Jumat diperkenalkan untuk digunakan setelah bertahun-tahun hari kerja dimulai dari hari Minggu sampai Kamis.
Sementara itu, penjualan alkohol di UEA sudah lebih diliberalisasi dibandingkan dengan negara-negara Teluk tetangga lainnya. Wisatawan internasional sendiri menghabiskan lebih dariUS$ 29 miliar atau sekitar Rp 44,95 triliun (kurs Rp 15.500) di Dubai pada tahun 2022.
UEA menghadapi persaingan yang semakin ketat dari tetangganya, Arab Saudi, yang juga mulai banyak berinvestasi di sektor pariwisatanya sendiri karena mendiversifikasi ekonominya dari minyak. Putra Mahkota Mohamed bin Salman sedang mencoba mengubah citra kerajaan dari negara Muslim konservatif untuk menarik bisnis global, bakat, dan pariwisata.
Simak video 'Gaji Rp 5 Juta Kena Pajak 5%, Sri Mulyani: Salah Banget!':
