APBN Perlu Menyediakan Dana R&D

Jakarta - Untuk mengembangkan produk yang inovatif dan laku di pasar, Indonesia harus mulai serius melakukan penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D) Pada tahap awal pemerintah disarankan untuk mendukung penyediaan dana R&D sebesar 2-3 persen dari APBN. Pemerintah pun bisa menggandeng swasta agar menyisihkan sedikit keuntungan untuk R&D, asalkan swasta diberi insentif pemotongan pajak."Idealnya dana R&D dari APBN berkisar 2-3 persen dalam tahap awal, mencapai 5 persen akan lebih baik, apabila dalam APBN dana pendidikan dialokasikan 20 persen," kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris.Hal itu disampaikan Fahmi, disela acara Pameran Produk Indonesia ke-5 di Pekan Raya Jakarta (PRJ), Senin (7/8/2006).Fahmi mengakui, saat ini Indonesia masih kurang perhatian dalam memberikan porsi R&D. Padahal negara Singapura untuk tahun 2005-2010 menyediakan dana R&D mencapai 7,5 miliar dolar Singapura. "Banyak pihak mengharuskan pihak swasta yang melakukan R&D dan diberi perlakuan khusus misalnya tidak kena pajak," jelas Fahmi.Sementara Ketua Kadin, MS Hidayat mengatakan, pihaknya telah 'memanas-manasi' Menko Perekonomian Boediono untuk memberikan pengurangan pajak bagi perusahaan yang menyisihkan dana R&D."Tadi saya didalam bilang, Pak, Singapura, Malaysia, dan Thailand riset dananya dari swasta, mereka harus menyisihkn profit untuk R&D tapi perusahaan itu tax-nya dikurangi dan PPh badan dikurangai. Saya menyarankan pengurangan pajak sebanyak mungkin, agar perusahaan itu lebih besar menyumbangkan dana riset," papar Hidayat.Hidayat mencontohkan, Singapura memiliki badan riset sendiri yang ordernya datang dari swasta untuk mengetahui kondisi pasar dan mengkaji produk sehingga inovasi di negara itu terus berjalan. "Sementara kita tidak punya inovasi, prinsipnya R&D sebagian harus dibiayai swasta asal mereka diberi insentif pajak," kata Hidayat.Mengenai target Vietnam yang akan menjadi negara industri tahun 2020, seharusnya ungkap Hidayat, Indonesia pun seperti itu."Kita juga mestinya tahun 2020 tapi kalau lihat posisi negara Indonesia di ASEAN 5 besar pun tidak, saya khawatir. Makanya harus ada gerakan ini (R&D) yang konsepnya benar dan didukung oleh semua menteri," tandas Hidayat. (ir/)