.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkhawatirkan peningkatan kegiatan ekonomi yang terjadi di daerah usai dihantam pandemi COVID-19. Hal itu dinilai bisa berimplikasi pada inflasi.
Sri Mulyani mengatakan jika masyarakat mulai belanja namun barangnya tidak ada, akan terjadi kenaikan harga yang berujung inflasi. Untuk itu, kelancaran distribusi menjadi sangat penting.
"Di daerah kegiatan semakin meningkat. Nah ini nanti implikasinya pada inflasi. Kalau masyarakat mulai mobile, mulai berkonsumsi namun barangnya tidak ada, maka terjadi kenaikan harga," kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Indonesia, Selasa (17/1/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini yang harus kita cegah, pada saat masyarakat mulai melakukan kegiatan maka sisi produksi dan suplai tadi yang disebutkan oleh Bank Indonesia, oleh BPS, Pak Menko mengenai logistik, distribusi menjadi sangat penting," tambahnya.
Meningkatnya kegiatan ekonomi di daerah terlihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik signifikan khususnya dari penerimaan perpajakan. Pada 2022 pajak hiburan naik 212%, pajak restoran naik 40%, pajak hotel naik 89%, dan pajak parkir 34%.
Sri Mulyani menjelaskan alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sangat penting untuk pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan. Misalnya dana alokasi khusus (DAK) digunakan untuk infrastruktur guna mempercepat arus logistik dan dana transfer umum (DTU) bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat dalam bentuk subsidi transportasi sehingga bisa menurunkan inflasi.
"Dana desa juga bisa untuk menciptakan perbaikan produksi," tuturnya.
Sri Mulyani menjelaskan berbagai hal yang bisa dilakukan untuk mengendalikan inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yakni program ketahanan pangan serta program bantuan sosial (bansos). Itu bisa memberi kombinasi agar daya beli, target kemiskinan ekstrem dan stunting bisa diturunkan secara cepat.
"Ini masalah leadership dan masalah delivery, bagaimana mendeliver di mana pimpinan-pimpinan daerah melakukan monitoring dan melihat secara langsung di tingkat masyarakat," tegas Sri Mulyani.
(aid/ara)
