Sederet Wanti-wanti Jokowi ke Kepala Daerah, Ini yang Paling Disorot!

Sederet Wanti-wanti Jokowi ke Kepala Daerah, Ini yang Paling Disorot!

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 18 Jan 2023 07:00 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) memukul gong disaksikan sejumlah jajaran kabinet Indonesia Maju saat membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023). Dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 yang diikuti oleh 4.545 peserta tersebut mengambil tema ?Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi.
Presiden Joko Widodo/Foto: Antara Foto/Yulius Satria Wijaya
Jakarta -

Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Indonesia Tahun 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir langsung dalam acara tersebut memberikan beberapa pesan penting.

Acara itu berlangsung secara hybrid di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat. Dirangkum detikcom, Selasa (17/1/2023), berikut sederet pesan penting Jokowi terkait ekonomi:

1. Ingatkan Tantangan Global di 2023

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi mengingatkan kepala daerah agar hati-hati menghadapi 2023 karena masih banyak tantangan dari efek kondisi global. Semua pihak diwanti-wanti jangan sampai keliru membuat kebijakan.

"Meskipun kita bisa melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022, hati-hati tahun 2023 ini masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita juga bagi ekonomi global, hati-hati. Sekecil apapun kebijakan itu, harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan," ujar Jokowi.

ADVERTISEMENT

Orang nomor satu di Indonesia itu kembali mengingat laporan dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyatakan bahwa sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Bahkan untuk negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya akan merasakan seperti sedang resesi.

"Hati-hati! Sepertiga itu artinya kurang lebih 70 negara, kurang lebih," tegas Jokowi.

Apalagi negara yang menjadi pasien IMF jumlahnya terus bertambah. Jokowi menyebut terbaru sudah ada 47 negara yang meminta bantuan untuk diselamatkan.

"Guncangan ekonomi karena pandemi, perang, ini sudah menyebabkan 47 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Kita ingat tahun 97-98 Indonesia menjadi pasiennya IMF, ambruk ekonomi dan ambruk politiknya. Ini 47 negara dan yang lain masih antre di depan pintunya IMF," tuturnya.

2. Inflasi

Jokowi menyebut saat ini yang menjadi momok semua negara adalah inflasi. Untuk itu, seluruh kepala daerah diminta terus memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan dengan cara sering-sering ke pasar.

"Tolong bupati, wali kota, gubernur, sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan apakah data yang diberikan sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Jangan sampai, sudah nggak musim lagi sekarang ini yang namanya ABS (asal bapak senang) 'baik pak, nggak ada yang naik pak, harga stabil pak', saya cek langsung ke lapangan," tegasnya.

Jokowi meminta hati-hati terhadap kenaikan harga beras yang terjadi belakangan. Dia mengaku sudah memperingati Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Beras, saya sudah 2 hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit," kata Jokowi.

Belum lagi urusan telur, daging ayam ras dan tomat. Jokowi juga mengetahui ada sejumlah daerah yang mengalami kenaikan harga bahan pokok tersebut.

"Urusan telur 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, tomat, 82 daerah mengalami kenaikan dan daging ayam ras 75 daerah mengalami kenaikan," bebernya.

Jokowi juga meminta pemerintah daerah hati-hati dalam menaikkan setiap harga, seperti tarif angkutan hingga air minum di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pasalnya hal itu bisa mengakibatkan kenaikan inflasi di setiap daerah.

"Yang daerah berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik," kata Jokowi

Apa lagi pesan Jokowi, lanjut ke halaman berikutnya

3. Kemiskinan Ekstrem

Jokowi menyoroti angka kemiskinan di 14 provinsi masih di atas rata-rata nasional. Padahal pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.

Untuk itu, kepala daerah diminta perhatikan betul target dan sasaran yang belum tercapai. Jokowi menganggap semua sudah mengetahui penanganan seperti apa yang harus dilakukan.

"Ini target yang tidak mudah. Di 2022 masih 2% dan 14 provinsi (kemiskinan) di atas nasional," bebernya.

4. Stunting

Jokowi meminta kepala daerah hati-hati terkait masalah stunting. Pasalnya Indonesia terancam tidak mendapat keuntungan dari bonus demografi jika sumber daya manusianya tidak diimbangi dengan kecerdasan dan produktivitas yang baik.

"Bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia," ucapnya.

Angka stunting di Indonesia sebenarnya terus mengalami penurunan. Dari 37% pada 2014, di 2021 sudah berada di 24% dan di 2022 diperkirakan berada di 21%. Jokowi menargetkan di 2024 angka stunting bisa berada di bawah 14%.

Jokowi mengungkapkan 23% penyumbang stunting adalah pada masalah bayi yang belum lahir atau masih dalam kandungan. Untuk itu, pemerintah daerah diminta agar mengingatkan terus mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil.

Kemudian penyumbang stunting di Indonesia berasal dari bayi baru lahir sampai usia 2 tahun. Jokowi mengingatkan pentingnya makanan alami yang memiliki protein tinggi seperti hati ayam dan telur.

"Setelah lahir sampai 2 tahun, ini 37% penyumbang stunting, ini lebih sulit penyelesaiannya. Perlu saya ingatkan pada saat intervensi, masa kritis intervensi, jangan diberikan makanan yang namanya ultraproses biskuit, bubur instan, hati-hati ini banyak dilakukan, ini keliru lho," ucapnya.

5. Investasi

Jokowi menyebut investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi di 2023 dan menjadi rebutan semua negara. Untuk itu, seluruh pemerintah daerah diminta memberikan perhatian terhadap investasi.

"Jangan lagi izin berbulan-bulan!," tegasnya.

Saat ini disebut ada 2 masalah besar yang dihadapi di daerah terkait investasi yakni mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurut Jokowi, 2 hal itu yang harus diselesaikan dengan kecepatan.

"Saya minta gubernur, bupati, wali kota, DPRD, segera selesaikan yang belum, jangan ditunda-tunda," pinta Jokowi.



Simak Video "Horor Inflasi di Argentina, Beli Buah di Atas Sekilo Tak Mampu!"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads