Utang pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kian menumpuk dikritik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kondisi itu dinilai bisa mengancam masa depan dan nasib para pekerja Indonesia.
"Utang luar negeri kita terus menumpuk, sedangkan cadangan devisa kita juga menipis karena harus menahan nilai tukar rupiah yang belakangan ini juga melemah. Kita juga tahu bahwa gelombang PHK secara massal terjadi di sana sini. Ini semua tentunya mengancam masa depan dan nasib para pekerja nasional kita," kata AHY dalam postingan akun twitter @PDemokrat, dikutip Selasa (24/1/2023).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merilis posisi utang pemerintah per 30 Desember 2022 sebesar Rp 7.733,99 triliun. Jumlah itu naik Rp 179,74 triliun jika dibandingkan posisi utang bulan sebelumnya yang sebesar Rp 7.554,25 triliun.
Berdasarkan realisasi tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) naik dari bulan sebelumnya 38,65% menjadi 39,57% per 30 Desember 2022. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, jumlah itu justru sudah turun dari posisi 40,74%.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut kritik yang disampaikan AHY terkait utang tidak sesuai dengan kondisi negara saat ini.
"Tentu kritik seperti yang disampaikan Mas @AgusYudhoyono ini harus dihormati. Kita berterima kasih. Ini tanda demokrasi berdenyut karena ruang perbedaan dirawat. Sayang kritik @PDemokrat ahistoris, terjebak pada angka, bukan kondisi faktual yang dinamis," katanya melalui akun twitternya @prastow. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.
Utang pemerintah naik terhadap PDB saat COVID-19. Cek halaman berikutnya.
(aid/ara)