Di penghujung tahun 2019 yang lalu, dunia dikejutkan oleh munculnya virus COVID-19 yang ditemukan di Wuhan, China. Masifnya penyebaran virus ini langsung berdampak bagi kesehatan dan ekonomi, sehingga mendorong WHO menetapkan darurat kesehatan sejak 30 Januari 2020.
Jejak awal COVID-19 di Indonesia bermula dengan terdeteksinya kasus pertama pada awal Maret 2020. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memberikan respons cepat dengan menyiapkan bauran people-first policy.
Pemerintah menggunakan extraordinary measures untuk memastikan keberlangsungan hidup dan penghidupan (live and livelihood) masyarakat melalui pembentukan gugus tugas, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, dan penetapan kedaruratan kesehatan.
Melalui kebijakan 'Gas dan Rem' yang diterapkan, pemerintah terus berupaya untuk menjaga keseimbangan aspek kesehatan dan ekonomi. Kebijakan tersebut juga diimplementasikan dengan pembentukan gugus tugas.
Gugus tugas dibentuk guna mengkoordinasikan penanganan pemulihan aspek kesehatan maupun ekonomi dengan membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pada 20 Juli 2020.
Komite yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut, membawahi dua satgas yakni Satgas Penanganan COVID-19 yang diketuai Kepala BNPB dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang diketuai Wamen Keuangan dan Wamen BUMN.
Penyebaran kasus COVID-19 dan penurunan kondisi ekonomi nasional juga mampu ditanggulangi pemerintah dengan melakukan penanganan secara mikro serta pembatasan mobilitas masyarakat melalui kebijakan PPKM sejak awal tahun 2021 hingga akhir Desember 2022.
Pengalokasian anggaran yang fleksibel juga dilakukan pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna menjamin penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.
Dalam rangka menjaga daya beli, sejumlah Program Bantuan Sosial seperti Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) serta Kartu Pra Kerja dengan skema semi bansos juga turut diluncurkan Pemerintah pada saat pandemi.
Di sisi lain, vaksinasi COVID-19 terus diakselerasi Pemerintah untuk dapat menjadi game changer dalam penanganan pandemi. Program vaksinasi tersebut mulai diterapkan sejak 13 Januari 2021 dengan suntikan pertama yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo.
Hingga menjelang akhir Januari 2023, vaksinasi COVID-19 tercatat telah diberikan paling tidak 448 juta dosis bagi masyarakat.
"Saat ini, tantangan yang kita hadapi bergerak dari pandemi Covid-19 (unknowns unknowns) menjadi risiko multidimensi yang mengarah ke stagflasi global (knowns unknowns)," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (26/1/2023).
Dengan berbagai upaya yang telah ditempuh pemerintah tersebut, perbaikan di berbagai sektor telah terlihat dengan mulai terkendalinya kasus COVID-19. Angka reproduksi efektif secara nasional sebesar 0,97 dan angka reproduksi di semua pulau berada di bawah 1.
Resiliensi perekonomian nasional juga terus menunjukkan optimisme melalui pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak impresif serta tingkat inflasi yang relatif terkendali.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Presiden Joko Widodo pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang dalam menangani pandemi.
"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa yang telah bekerja keras selama tiga tahun dalam menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi kita," ungkap Jokowi.
Simak Video "Airlangga Ajak Siapapun Gabung Golkar: Wayahna Rebut Kembali Kemenangan"
[Gambas:Video 20detik]
(ega/ega)
