RI Gandeng Lembaga Australia Geber Digitalisasi Birokrasi

RI Gandeng Lembaga Australia Geber Digitalisasi Birokrasi

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Selasa, 31 Jan 2023 13:00 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas
Foto: KemenPAN-RB
Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) bersama dengan Australian Public Service Commission (APSC).

Kerja sama kali ini meliputi peningkatan kapasitas dan sistem pengelolaan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, pelayanan publik, hingga transformasinya ke arah digital. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas dan Komisioner APSC Peter Woolcott, dan didampingi oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams.

Ditemu selepas acara penandatanganan, Anas mengatakan, kerjasama antara APSC dengan RI ini telah berlangsung sejak 2013. Penandatanganan MOU ini dilakukan demi membangun kerjasama yang lebih intens dengan australia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Australia punya pengalaman menarik buat saya. Beliau telah bercerita bagaimana program digitalisasi yang juga tidak mudah, tantangannya juga sangat banyak. Bagaimana melibatkan kampus, anak-anak muda, dan di sektor Pajak dan Kementerian Keuangan menjadi peran penting dari program digitalisasi di Australia," katanya, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Pusat, Selasa (31/01/2023).

Menurut Anas, demi mendorong reformasi birokrasi di RI, pemerintah perlu mendengar banyak masukkan dari negara-negara yang telah lebih dulu melakukan reformasi birokrasi ke arah digital.

ADVERTISEMENT

Apalagi, RI sendiri memiliki penduduk dengan latar belakang budaya dan pendidikan yang berbeda. Tentu ini menjadi satu tantangan besar untuk mewujudkan digitalisasi birokrasi.

"Digitalisasi di indonesia memang agak berat karena sangat kompleks. Penduduk dengan latar belakang pendidikan, jumlah penduduk yang sangat besar. Oleh karena itu kita perlu mendapat banyak masukan dan perlu belajar dari berbagai negara yang terlebih dahulu," kata Anas.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

Demi mencapai reformasi birokrasi berbasis digital, ada beberapa tantangan yang paling disoroti Anas, yakni menyangkut digital skill hingga fleksibilitas kerja. Tidak hanya itu, gap pemahaman digital antara orang tua dan anak muda juga menambah deretan tantangan tersebut.

Oleh karena itu, kerjasama perlu dilakukan. Anas juga percaya, dengan tercapainya digitalisasi birokrasi lewat kerja sama ini, akan memberikan dampak luar biasa bagi pemerintah pusat maupun daerah.

"Nanti kerjasamanya ini, Prospera misalnya, dan dari Australia. Kita ingin mendapatkan pendampingan dalam beberapa hal, misalnya bagaimana terkait implementasi digitalisasi di sektor pelayanan publik," kata Anas.

"Strategi digitalisasi di berbagai negara ini melengkapi kami. Bagaimana ke depan mengurai dan bisa segera dalam jangka waktu tidak terlalu panjang, sistem pemerintah berbasis elektronik ini bisa kita kerjakan dengan baik," sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyanti menjelaskan, Kementerian PANRB telah menjalin kerja sama dengan APSC sejak 2013, terutama menyangkut reformasi birokrasi. Cakupan kerjasamanya di antaranya terkait perbaikan SDM, digitalisasi, serta akuntabilitas.

"Jadi fokus tahun ini kita ingin, bersama-sama APSC, bagaimana membangun digitalisasi SDM, layanan-layanan, serta bagaimana kita lakukan kerjasama untuk reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan reformasi birokrasi tematik yang dicanangkan Pak Menteri," ujar Rini.


Hide Ads