.webp)
Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menugaskan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit industri kelapa sawit. Hal ini agar ada keterbukaan di industri ini.
Menanggapi ini, ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut telah menyelesaikan laporannya. Audit telah diserahkan kepada Luhut.
"Sawit kami ditugaskan Menko Marves untuk audit dalam rangka memperbaiki tata kelola sawit, itu laporannya sudah selesai dan sudah diserahkan ke pak Menko," katanya dalam konferensi pers di kantor BPKP, Rabu (1/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Ateh enggan merinci laporan tersebut. Menurutnya hal itu bisa ditanyakan langsung kepada Kemenko Marves.
Sebelumnya Luhut menyebut dapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengurus industri kelapa sawit. Dia mengaku terkejut ternyata di dalam industri kelapa sawit banyak sekali 'kungfunya'.
"Setelah Presiden memerintahkan saya tangani, itu kita baru tahu ternyata di dalam (industri sawit) itu kungfunya banyak sekali. Maka itu saya minta audit BPKP. Itu semua ndak bisa bohong," ungkap Luhut saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin yang disiarkan secara virtual, Jumat (19/8/2022).
Katanya, dari laporan terakhir yang dia dapatkan dari 16,3 juta hektare kebun kelapa sawit yang ada, 4 juta hektare di antaranya tidak jelas juntrungannya.
"Jadi Anda bayangkan, kalau 4 juta (hektare) dihemat, kita akan dapat Rp 100 triliun per tahun," ujar Luhut.
(zlf/zlf)
