Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugianto mengatakan akan melibatkan semua stakeholder dalam mengimplementasikan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL). Hal itu perlu dilakukan mengingat sulitnya untuk menyelesaikan masalah ODOL itu.
"Cara menyelesaikan ODOL itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Konsep penyelesaian ODOL itu harus secara holistik atau menyeluruh," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (1/2).
Dalam rangka itu, menurutnya, pihaknya telah melakukan Focus Group Discussion(FGD) dengan ahli-ahli transportasi, akademisi, pengamat transportasi, pengamat publik baru-baru ini.
"FGD itu bertujuan untuk menghimpun pendapat-pendapat dari mereka untuk menemukan poin-poin terkait penyelesaian ODOL," tukasnya.
Ibarat tombak, kata Hendro, dalam penyelesaian ODOL ini, Polri dan Perhubungan Darat itu hanya di ujungnya saja. Tapi, lanjutnya, tekanan dari pihak lainnya luar biasa.
"Karenanya, dalam penyelesaian ODOL ini kami sudah rencana membuat roadmap jangka pendek, jangka sedang dan jangka menengah. Dan roadmap itu bukan tanggung jawab dari Perhubungan Darat saja, tapi semua kementerian terkait juga seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, terus Apindo. "Banyak kementerian yang kita libatkan," ucapnya.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
