.webp)
"Pada tanggal 7 Februari nanti, kami akan mengundang semua kementerian terkait, termasuk Apindo, Aptrindo, pengamat transportasi. Kami ingin mendapatkan pendapat dari semua stakeholder terkait kebijakan Zero ODOL. Kan yang sampai hari ini yang tidak sependapat dengan Zero ODOL atau penindakan ODOL adalah Kementerian Perindustrian dan Apindo," tuturnya.
"Apa konsep dari Zero ODOL dan bagaimana keinginan dari para stakeholder, kita akan menghimpun data dulu dalam 2023 ini. Kami punya langkah-langkah untuk menyelesaikan dan insya Allah, tahun 2024 kita akan bisa menjalankan Zero ODOL ini sepenuhnya," tambahnya.
Dia juga mengutarakan akan melakukan rollback terhadap kesepakatan dari Apindo dan Kementerian Perindustrian tentang ODOL itu pada beberapa waktu lalu. Di mana, Zero ODOL ini akan dimulai secara bertahap, dari 30%, 20% sampai 2023 itu 5%.
"Nah, kita akan rollback lagi tentang kesepakatan itu. Karena waktu itu saya tanya tentang action plan-nya bagaimana, road map-nya bagaimana, sampai hari ini tidak bisa memberikan dan itu akan saya minta ketika ada keinginan untuk menata bersama tentang ODOL," ujarnya.
Seandainya Kemenhub nanti tidak mempunyai kemampuan untuk mengkoordinasikan antar kementerian terkait, Hendro mengatakan pihaknya akan melemparkan penyelesaian masalah ODOL ini kepada Menko untuk bisa mengkoordinasikannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena ada juga pendapat, karena ini melibatkan semua kementerian, bagaimana kalau masalah ODOL ini diangkat menjadi Inpres. Ada pendapat yang seperti itu untuk bisa mengatur semuanya tentang angkutan-angkutan over dimensi," tukasnya.
(dna/dna)
