Video protes seorang pekerja wanita yang menuntut hak uang lemburnya viral di media sosial. Pekerja wanita tersebut diduga bekerja di pabrik daerah Grobogan, Jawa Tengah bahkan menyebut adanya kerja paksa.
Terkait ini Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi menyebut pihaknya bakal memeriksa perusahaan tersebut.
"Kami sudah berkoordinasi dengan pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Jateng untuk segera melakukan pemeriksaan ke perusahaan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut," katanya saat dihubungi detikcom, Kamis (2/2/20223)
Menurutnya Pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah juga sedang mengumpulkan keterangan, dan akan mendatangi perusahaan Jumat pagi.
"Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah sedang mengumpulkan keterangan dan besok pagi akan turun ke perusahaan," lanjutnya.
Ia menambahkan, bila benar ada pekerja yang tidak dibayar padahal sudah lembur, maka Kemnaker akan meminta pengusaha untuk membayarkan hak lembur. Kemnaker juga tak segan mengambil tindakan hukum sesuai ketentuan.
"Apabila benar ada kerja lembur yang tidak dibayar upahnya tentu akan mengambil tindakan terhadap pengusaha agar diberi hak lemburnya, termasuk tindakan hukum terhadap pengusaha sesuai ketentuan," tuturnya.
Adapun Disnaker Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan Disnaker Grobogan untuk menangani masalah ini.
Sebelumnya dalam video yang beredar di internet, terlihat seorang pekerja yang beradu argumen dengan bosnya di pabrik. Namun, sang bos menyuruhnya untuk keluar dan melarang merekam video di dalam pabrik.
Diduga, pekerja wanita ini telah dirugikan karena dicemooh oleh bosnya sendiri. Dinarasikan juga pekerja tersebut tidak mendapatkan upah lembur
"Oke bapak jelasin dulu kemarin ngatain saya apa? Bilang sekarang di depan kamera. Saya nggak terima pak. Saya orang Indonesia dikatain gila, salah saya apa?" ujar karyawan tersebut dalam akun @w***s*pe****e1*, dikutip detikcom.
Sementara itu, sang bos terus mengusir pekerja yang sambil merekam video di dalam pabrik karena terkait keamanan pabrik. Selain itu, disebutkan juga bahwa pekerja tersebut tidak diberikan upah lembur.
"Nggak boleh merekam di dalam pabrik," kata bos karyawan tersebut.
Simak juga Video: Partai Buruh Bakal Gugat Presidential Threshold ke MK
