Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendukung penyelenggaraan pemilu sebagai wujud dari sistem demokrasi Indonesia. Tahun 2022-2023 total anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai Rp 25,01 triliun.
Sri Mulyani mengatakan pagu tersebut masih bersifat sementara karena anggaran pemilu 2024 masih dalam proses perhitungan.
"Anggarannya kita sediakan memadai dan tentu tetap dengan prudent. Makanya kita selalu sampaikan kita dukung proses pemilu 2022, 2023 dan 2024 nanti," kata Sri Mulyani dalam Kuliah Umum bertajuk 'Kondisi Ekonomi dan Fiskal Indonesia di Tahun Politik', Jumat (3/2/2023).
Menurut Sri Mulyani, adanya tahun politik justru sebagai upaya mematangkan demokrasi dan memperkokoh persatuan bangsa. Indonesia dinilai sudah berpengalaman menghadapi pesta demokrasi sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
"Tadi dikatakan tahun pemilu, kenapa tahun pemilu? Kita sudah beberapa kali pemilu. So, pemilu adalah wujud dari sistem demokrasi yang kita Indonesia sudah sepakati," ucapnya.
Perbedaan dalam pilihan disebut sebagai sebuah kewajaran. Bagaimana bisa beda, menghormati dan tetap punya komitmen bersama membangun Indonesia itu yang dinilai perlu dijaga bersama.
"Perbedaan adalah suatu kodrat, nggak ada manusia yang diciptakan sama persis even kalau Anda adalah twin. Manusia itu berbeda, itu adalah sesuatu yang memang kewajaran. Perbedaan tidak berarti saya benci sama kamu, karena kita memang tidak akan pernah sama," tuturnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri telah menetapkan 18 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Sri Mulyani berharap agar yang masuk dalam arena kompetisi politik bisa menawarkan kebijakan yang baik untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
"Besar, kecil, jatuh, bangun, rusak, maju, tergantung dari kita. Jangan pernah nyalahin orang lain. Lihat diri kita, perbaiki diri kita dan saya yakin dalam pemilu nanti kita semua dengan keinginan untuk menjaga persatuan kesatuan, untuk merayakan pesta demokrasi, 'pesta' lho ya bukan 'perang' demokrasi, di sini maka kita akan bisa maju," tegasnya.
