Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghentikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Program itu dinilai membuat masyarakat jadi malas bekerja.
"BLT mungkin sudah waktunya kita pikirkan apakah ini harus disetop karena kembali lagi masyarakat sekarang menunggu BLT, mereka nggak mau lagi kerja, tunggu aja nanti juga dapat," kata Sihar dari Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat dengar pendapat dengan Kemenkeu, Rabu (8/2/2023).
"Kumpul punya kumpul hampir mendekati UMR bahkan sampai UMR, akhirnya sulit dan itu menciptakan karakter negatif yang biasanya tadinya kerja keras menjadi malas. Ini suatu hal yg harus ditinjau," tambahnya.
Menjawab itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan BLT desa di 2023 tetap diadakan. Hal itu dilakukan salah satunya untuk menekan kemiskinan ekstrem di desa.
"BLT desa tetap ada karena yang kita tujukan itu kemiskinan ekstremnya itu jadi prioritas pemerintah tetap," kata Luky kepada wartawan.
Pada 2023, Kemenkeu mengalokasikan anggaran perlindungan sosial berupa BLT desa sebesar Rp 17 triliun. BLT desa dialokasikan minimal 10% dan maksimal 25%.
Selama pandemi COVID-19, BLT desa menjadi program mandatory untuk meringankan masyarakat yang terdampak Pandemi COVID-19. Pada 2022 BLT desa sudah tersalurkan ke 7,49 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Dalam rangka pemulihan COVID, pemerintah membuat ini sebagai mandatory untuk pengalokasian penggunaan BLT desa sebagai bagian dari dana desa," ucapnya.
(dna/dna)
