.webp)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan automatic adjustment atau pemblokiran anggaran kementerian dan lembaga (K/L) dengan total Rp 50,2 triliun di 2023. Hal itu dilakukan untuk jaga-jaga jika ada ada situasi tidak terduga.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan kebijakan automatic adjustment untuk memastikan setiap K/L membelanjakan anggarannya hanya untuk belanja yang diperlukan.
"Bukan pemotongan anggaran, bukan refocusing seperti yang terjadi di 2020-2021. Ini adalah acara untuk kita mengantisipasi kondisi yang tidak menentu, caranya adalah dengan meminta semua K/L untuk menahan diri, memprioritaskan belanja pada yang benar-benar penting itu didahulukan. Seperti yang tidak atau belum penting jangan dipaksakan dikeluarkan untuk awal-awal," terang Isa dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (15/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isa mengaku pihaknya telah mengundang perwakilan para K/L, sebelum akhirnya memutuskan pemblokiran anggaran yang sebesar Rp 50,2 triliun tersebut.
"Kita undang untuk memilih kegiatan mana yang menurut mereka less priority dari yang lain. Mereka yang nilai less priority untuk sementara kita blokir, agar tidak dibelanjakan di awal tahun," ujar Isa.
Ada dua tujuan dilakukannya automatic adjustment. Pertama, membuat masing-masing K/L punya ketahanan jika ada kondisi darurat yang terpaksa harus ada perubahan. Kedua, melatih K/L untuk membuat prioritas kegiatan dengan catatan anggarannya tidak akan dipotong.
"Hanya melatih mereka untuk betul-betul memilih yang prioritas, itulah yang dibelanjakan terlebih dahulu," jelas Isa.
K/L disebut bisa mengajukan permintaan dibukanya pemblokiran anggaran dengan alasan untuk kegiatan penting. Hal ini seperti yang sudah terjadi saat Kementerian Pertanian menangani persoalan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkit ribuan ekor sapi di Indonesia pada 2022 silam.
"Apabila keadaan darurat tidak terjadi, K/L bersangkutan tetap bisa memakai anggaran itu, baik untuk kegiatan semula ataupun rencana kegiatan baru yang mereka anggarkan lebih penting diselenggarakan," kata Isa.
Simak juga Video: Legislator NasDem Cecar Kepala BRIN soal Pagu Anggaran 6,3 Triliun
