Ada Demo Minta Dirjen Pajak Dicopot, Kemenkeu Buka Suara

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi sorotan publik buntut penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, anak dari pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Kejadian itu merembet hingga gaya hidup mewah pejabat di instansi tersebut.

Kali ini muncul seruan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencopot Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Hal itu karena dirinya dinilai tidak bisa mengurus anak buahnya, apalagi baru-baru ini heboh soal klub motor gede (moge) di DJP bernama Blasting Rijder.

Aspirasi tersebut disampaikan beberapa aliansi sipil, yang mengatasnamakan Jaringan Intelektual Hukum Nasional, Barak 106, Komrad Pancasila, dan Barisan Rakyat Indonesia. Mereka berdemo di depan Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta.

"Pecat dan periksa Dirjen Pajak Suryo Utomo karena tidak mampu bekerja secara profesional, akuntabel, yang kami anggap telah melakukan pembiaran terhadap pembangkangan yang dilakukan oleh jajaran, serta pegawai di bawah naungan DJP, serta tidak menunjukkan rasa empati kepada masyarakat yang masih kesulitan ekonomi dengan menunjukkan gaya hedonis," kata perwakilan aliansi, Anthony Yuda di depan Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2023).

Seruan agar Dirjen Pajak mundur juga mencuat di Twitter. Sejumlah warganet menyampaikan aspirasinya agar Suryo Utomo dipecat dari jabatannya.

"Sri Mulyani WAJIB PECAT Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Ganti dengan Sosok yg lebih kompeten dan bisa Pimpin DJP dengan baik," kata akun @c*gh*ta*ea.

Pengguna Twitter lain juga merespons pernyataan Sri Mulyani yang meminta Dirjen Pajak membubarkan klub moge DJP. Menurut akun @*FD*hliu*, itu saja tidak cukup.

"Gak cukup bu SMI.. 1) Pecat Dirjen Pajak. 2) Non-job-kan pejabat DJP yang tidak lapor LHKPN. 3) Periksa harta pejabat DJP melalui KPK, Jaksa, Polri dan laporan Rakyat. 4) Mundur dari Menkeu jika tidak mau laksanakan 1-3," cuitnya.

Lantas apa kata Kemenkeu? baca di halaman berikutnya