.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah tantangan yang harus dihadapi Kementerian Keuangan dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur di tanah air. Ia pun menceritakan perjalanannya sejak awal pembentukan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
"Sekarang sudah ada 48 proyek infrastruktur dan penjaminan BUMN dengan nilai sampai Rp 533 triliun dengan nilai penjaminan Rp 94 triliun. Angkanya keliatannya simpel. Tapi itu sebenarnya menggambarkan perjalanan dari awal pembentukkan PT PII," ujar Sri Mulyani dalam acara Innovative Financing in Unity secara daring, Rabu (3/1/2023).
Sri Mulyani menjelaskan pemikiran menyangkut pembangunan infrastruktur selalu menjadi hal mendesak di pemerintahan. Apalagi, Indonesia sendiri tengah berupaya untuk keluar dari middle income trap atau tak mampu menaikkan pendapatan per kapitanya. Sementara kebutuhan pendanaannya sangat besar bahkan tidak mampu tertutupi APBN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kita lihat infrastruktur gap RI itu luar biasa, ratusan bahkan ribuan triliun gap-nya. Kebutuhan air bersih, jalan raya, belum bendungan irigasi, kita bicara kereta api, satelit, itu semuanya begitu besar. Kalau menunggu ketersediaan APBN setiap tahun, itu akan forever," ujarnya.
Oleh karena itulah, innovation financing atau inovasi pembiayaan menurutnya sangat penting untuk dilakukan. Skema ini melibatkan pihak swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini pun dipelajarinya dari banyak negara di dunia.
"Pertanyaan pertama kesiapan kami dari Kemenkeu untuk men-develop innovatif financing. Kalau innovatif financing berarti kita akan berinteraksi dengan kementerian, lembaga, atau pemda. Kita harus berhubungan dengan badan usaha. Dan kemudian kita menstrukturkan financing-nya dari kebutuhan infrastruktur," terangnya.
Sri Mulyani mengaku senang dengan kehadiran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dapat mengeksekusi proyek-proyek infrastruktur dengan baik.
"Makanya saya senang ada Pak Budi dan Pak Basuki. Kalau aku nggak ada Pak Basuki, ini jualannya nggak laku-laku. Dan begitu menterinya a true believer, maka para dirjennya eselon 1 nya menjadi champion juga," ujar Sri Mulyani.
"Terima kasih. Karena kalau bapaknya iya, tapi anak buahnya nggak jalan ya nggak jalan juga," sambungnya.
Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik
Simak juga Video: Sri Mulyani Minta Klub Moge DJP Bubar, Siapa Saja yang Punya?
Eksekusinya pun tidaklah mudah. Sri Mulyani mengatakan, banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan satu infrastruktur saja. Ia pun memberikan contoh dalam pembangunan Tol Yogyakarta-Solo-Semarang yang menghubungkan kawasan segitiga Jolosemar.
"Padahal untuk membuat sebuah jalur jalan tol, mulai dari pembebasan tanah, masalah sosial, environmentalnya, dari segi government-nya itu sesutau yang harus ESG," imbuhnya.
Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan rumitnya tata kelola pembangunan infrastruktur. Perihal ini kerap kali menyebabkan penambaham anggaran sehingga pembiayaan infrastruktur yang tidak flekaibel dapat menyebabkan proyek mangkrak atau kualitas infrastruktur yang terbilang kurang bagus.
"Dari tata kelola Pak Basuki, ada isu seperti tanahnya bergerak atau tanahnya gambut, itu akan ada perubahan dari sisi teknis. Dari masalah financing kalau kita mengelola rupiah (per dolar AS) masih di Rp 14.000, menjadi Rp 15.000, itu nanti berubah lagi. Kalau interest rate tadinya 6% jadi 8%, pembiayaan bergerak lagi," kata Sri Mulyani.
"Jadi ini semua harus dipikirkan waktu membangun infrastruktur, jaminan 30 tahun, anything could happen," sambungnya.
