.webp)
Kementerian Perhubungan buka suara menyangkut rencana perampingan bandara internasional dari kisaran 30 menjadi hanya 15 bandara. Adapun langkah ini sesuai dengan mandat yang diberikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan M Mauluddin mengatakan, kebijakan menyangkut pengoperasian bandara internasional saat ini masih berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
"Saat ini bandara internasional kan karena pemerintah belum cabut PP (Peraturan Pemerintah) darurat pandemi COVID-19, baru PPKM-nya yang dicabut. Karena itu, sementara ini berkenaan untuk bandara-bandara internasional masih ada di Menko Marves, masih di situ," katanya, saat ditemui di Soho Pancoran, Jakarta Timur, Jumat (3/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itulah, kendali atas kebijakan bandara internasional belum kembali ke Kementerian Perhubungan. Salah satu contohnya terlihat pada pemanfaatan layanan penerbangan internasional di bandar yang tidak jauh dari Danau Toba, selaras dengan pelaksanaan ajang kelas dunia F1 Powerboat Championship 2023 di sana.
"Sekarang nih Toba, diberikan internasional. sementara untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan internasional di sana. Jadi sekarang sifatnya masih begitu karena tadi, masih di bawah Menko Marves," ujar pria yang akrab disapa Boy itu.
Dengan demikian, keputusan menyangkut pemangkasan bandara internasional ini masih menunggu kebijakan dari Menko Marves. Lain halnya bila pemerintah telah mengembalikan kebijakan tersebut ke tangan Kemenhub, pihaknya lah yang akan melakukan mapping bandara-bandara mana saja yang masih akan melayani penerbangan internasional.
"Menkomarves dulu (kebijakan)," kata Boy.
"Tergantung beliau sih ya (bandara yang ditutup rutenya). Kalau nanti beliau mengembalikan lagi peraturannya, itu kan ada di Kemenhub. Nanti Kemenhub yang akan mengeluarkan kembali bandara-bandara mana yang akan visible untuk internasional dan mana yang tidak," lanjutnya.
Sebagai tambahan informasi, rencana ini pertama kali dibeberkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, berdasarkan hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Menteri Perhubungan Budi Karya pada Selasa (31/1/2023).
"Kemarin kita rapat mengenai industri pariwisata. Pak Presiden memimpin langsung di situ, kita Pak Menhub bukan saya lagi kebetulan kita operate airport. Di situ ada kesepakatan silahkan Pak Menhub kita akan membuka international airport itu 14-15 saja. Tetapi bagaimana airport yang ada di daerah-daerah yang nggak masuk di 15 ini," ujarnya kepada awak media di Hotel Fairmont Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2023).
Pemangkasan ini dilakukan untuk meningkatkan pariwisata, terutama mendorong masyarakat berlibur di dalam negeri saja. Intinya konektivitas penerbangan harus diperbaiki.
"Tapi yang kita tidak mau kan membuka airport sebesar-besarnya lebih banyak orang Indonesia yang ke luar negeri daripada yang di dalam negeri. Padahal kl kita lihat pariwisata itu 70% lokal 30% asing. Kenapa pak Sandi juga sekarang mendorong percepatan pariwisata bisa mulai recover," tuturnya.
Sedikit mundur lebih jauh ke belakang, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah menyinggung persoalan ini. Ia mengatakan terlalu banyak bandara internasional yang ada di Indonesia.
"Nah ini kalau kita lihat arahan Presiden, sudah jelas saya lihat, airline hub yang kita miliki itu terlalu banyak, tadi saya singgung itu. Itu ada sekitar 30 landasan internasional, kenapa mesti 30," kata Luhut dalam webinar Kemenhub, Jumat (14/8/2020).
(zlf/zlf)
