Jakarta -
Belakangan ini gaya hidup para pegawai di Kementerian Keuangan (kemenkeu) terus menjadi sorotan masyarakat buntut kasus tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo.
Tidak berhenti di sana, netizen kemudian ikut menyoroti salah seorang Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Eko Darmanto, yang dikabarkan sering pamer harta kekayaan di media sosial Instagram.
Akibatnya saat ini baik Rafael ataupun Eko sudah dicopot dari jabatannya di kementerian. Selain itu mereka saat ini juga tengah menjalani penyelidikan terkait harta kekayaan yang dimilikinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani Minta Masyarakat Lapor kalau ada Pegawai Kemenkeu yang Paner Harta Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri sebelumnya pernah mengecam keras gaya hidup mewah yang dilakukan jajaran keluarga Kemenkeu. Hal itu dinilai bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap instansi dan memunculkan reputasi negatif bagi seluruh jajaran lain.
"Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh. Perilaku tersebut jelas mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu yang saya juga yakin mereka semua sebagian besar telah dan terus bekerja secara jujur dan profesional," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual dari India, Jumat (24/2/2023).
Sri Mulyani meminta masyarakat melapor jika menemukan jajaran Kemenkeu yang suka pamer gaya hidup mewah dan dipertanyakan harta kekayaannya.
"Kalau masyarakat melihat, mengenal dan mengetahui, tolong sampaikan kepada kami mengenai mereka-mereka yang ditengarai tidak hanya memiliki gaya hidup yang hedonik, namun juga sumber-sumber kekayaannya dipertanyakan, akan jadi salah satu langkah awal bagi kami untuk melakukan investigasi," tuturnya.
Adapun salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk melaporkan para pegawai Kemenkeu ini melalui WaSe atau Whistleblowing System milik Kemenkeu.
Selain itu masyarakat juga dapat melapor melalui saluran pengaduan Kemenkeu di hotline 134. Sedangkan khusus untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ada juga saluran pengaduan dengan menghubungi 52970777.
"Saya sangat berharap masyarakat dapat membantu kami untuk menjaga penegakan disiplin dan integritas dari Kemenkeu," imbuhnya.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
Jokowi Kecam Gaya Hidup Mewah PNS
Selain Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ikut marah besar dengan adanya kasus pamer harta dan gaya hidup mewah yang terjadi pada tubuh Kementerian Keuangan. Dia pun meminta agar tak ada lagi pamer gaya hidup mewah dan harta melimpah yang dilakukan oleh semua abdi negara atau PNS.
Jokowi mengatakan sampai saat ini dirinya sangat mengikuti keresahan yang dirasakan masyarakat baik dari laporan langsung di lapangan maupun di media sosial. Menurutnya, apa yang terjadi di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai memicu kekecewaan besar dari masyarakat terhadap pemerintah.
"Saya baca di lapangan maupun di media sosial, karena peristiwa di Pajak dan di Bea Cukai saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita. Terhadap pemerintah," tegas Jokowi dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).
"Hati-hati tidak hanya urusan Pajak dan Bea Cukai, ada kepolisian dan aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya, dan kalau seperti itu ya, menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik dan kemudian aparatnya perilakunya jemawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis," ungkap Jokowi.
Karenanya Jokowi meminta kepada para pimpinan kementerian dan lembaga untuk lebih banyak mendisiplinkan para pegawai dan bawahannya.
"Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para pegawai di bawahnya. Memberitahu apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan," kata Jokowi.
"Sekali lagi, saya ingin tekankan, kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai dipajang-pajang di IG di media sosial, aparat birokrasi sangat tidak pantas," tegasnya lagi.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
KPK Kantongin Nama-nama Penjual Moge yang Diduga ASN Pajak
Terkait dengan gaya hidup mewah para pejabat di Kemenkeu, baru-baru ini juga sempat muncul fenomena banyaknya motor gede (moge) yang dijual secara daring. Secara kebetulan, sejumlah moge ini di jual dalam kurun waktu yang sangat berdekatan usai pembubaran klub motor Belasting Rijder oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Melihat fenomena ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pihaknya telah mengantongi nama-nama penjual moge tersebut, yang diduga sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Ditjen Pajak.
"Kita angkut nama-nama penjualnya ke Inspektorat Kementerian Keuangan, nama-nama ini pegawai siapa? kita menduga kan ini pegawai Ditjen Pajak, tapi sebenarnya namanya sudah kita kumpulin dan dibawa ke Kemenkeu untuk dicarikan, ada enggak nama pegawainya," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan sebagaimana dikutip detikcom dari Antara, Jumat (3/3/2023).
Guna menggali informasi lebih lanjut, saat ini KPK juga tengah berkordinasi dengan Samsat. Hal ini dilakukan untuk memeriksa identitas asli pemilik moge tersebut.
"Kita mulai dengan Samsat, biasanya gitu dan di Samsat kita dikasih impornya darimana, kapan, itu bisa kita cari. Oleh karena itu sebelum kita cari ke sana, kan kita cari dulu yang paling sederhana aja, nama, BPKB," tambahnya lagi.
Meski begitu, Pahala meminta kepada masyarakat untuk tidak langsung menyimpulkan tanpa adanya alat bukti yang kuat. Hal ini dikarenakan belum adanya kepastian apakah moge-moge tersebut benar dijual oleh para pegawai pajak.
"Bisa jadi bukan (pegawai) pajak, bisa jadi istrinya, anaknya, kan enggak tahu," tambah dia lagi.
.webp)
