.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah besar terkait kasus pamer harta dan gaya hidup mewah yang sedang terjadi pada tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar tak ada lagi kejadian serupa yang dilakukan oleh semua abdi negara atau PNS.
Jokowi turut mengikuti kasus yang sedang menimpa Rafael Alun Trisambodo di Ditjen Pajak dan kasus Eko Darmanto di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Dua kasus ini viral di media sosial terkait kekayaannya dan jadi konsumsi publik.
"Dari komentar-komentar yang saya baca baik di lapangan maupun media sosial, karena peristiwa di (Ditjen) Pajak dan Bea Cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, kepada pemerintah," kata Jokowi dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi memahami betul jika masyarakat sampai kecewa. Pasalnya pelayanan publik belum baik, ditambah ada masalah pamer harta membuat masyarakat jengkel.
Berikut pernyataan lengkap Jokowi:
Inti reformasi birokrasi adalah rakyat terlayani dengan baik secara efektif dan akuntabel. Dari komentar-komentar yang saya baca baik di lapangan maupun media sosial, karena peristiwa di (Ditjen) Pajak dan Bea Cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, kepada pemerintah.
Hati-hati tidak hanya urusan (Ditjen) Pajak dan Bea Cukai, ada Kepolisian dan aparat hukum lainnya, birokrasi yang lainnya. Kalau seperti itu, ya kalau menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis.
Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya, memberi tahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian di Polri maupun Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian/lembaga lainnya.
Sekali lagi supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial, itu kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas.
(aid/zlf)
