.webp)
Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah menggodog aturan larangan penggunaan TikTok. Media sosial ini dikhawatirkan akan memanfaatkan jangkauannya secara global untuk membentuk opini publik lewat unggahan-unggahan videonya alias alat propaganda.
Kekhawatiran ini disampaikan oleh Kepala Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) Paul Nakasone. Ia juga turut menyoroti pengumpulan data yang dilakukan TikTok dan kontrolnya atas algoritme yang menyajikan konten pengguna.
"Bukan hanya fakta bahwa dapat mempengaruhi sesuatu, tetapi juga dapat mematikan pesan, di mana TikTok memiliki populasi pendengar yang begitu besar," kata Nakasone, dilansir dari CNN Business, Rabu (8/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komentar Nakasone ini menyusul arahan dari Gedung Putih yang memberi waktu 30 hari kepada agen federal AS untuk menghapus TikTok dari perangkat para aparatur pemerintahan. Pejabat AS selama bertahun-tahun menuduh TikTok dan perusahaan induknya di China, ByteDance, merupakan alat mata-mata pemerintah China.
Beberapa anggota parlemen DPR telah mendorong perumusan Undang-Undang yang secara efektif dapat memaksa Presiden AS Joe Biden untuk memberlakukan larangan langsung terhadap TikTok. Meski demikian, prospek RUU itu menjadi undang-undang terbilang kecil.
RUU Senat bipartisan yang diproyeksikan akan disosialisasikan oleh Mark Warner dari Demokrat Virginia dan John Thune dari Republik Dakota Selatan akan memberikan otoritas Departemen Perdagangan untuk mengembangkan langkah-langkah mitigasi, termasuk larangan untuk memenuhi risiko yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi asing.
Baca juga: AS Godog RUU 'Anti' TikTok cs |
Langkah serupa juga terlihat dalam larangan pemerintah AS terhadap penggunaan perangkat keras dan peralatan buatan Huwawei, raksasa teknologi China lainnya. Namun sayangnya, pejabat AS sering kali tidak menjelaskan secara spesifik ketika diminta untuk menunjukkan bukti publik tentang kolusi antara pemerintah China dan ByteDance ataupun perusahaan terkait.
"Orang-orang selalu mencari senjata api dalam teknologi ini," Direktur Keamanan Siber NSA Rob Joyce mengatakan kepada wartawan pada bulan Desember.
"Saya tidak mengkhawatirkan penargetan secara individual lewat (TikTok) untuk melakukan hal-hal jahat. Yang saya perhatikan adalah kemampuan keseluruhan untuk melakukan pengaruh skala besar," kata Joyce.
Sementara itu, TikTok membantah tuduhan tersebut dan telah meminta pemerintahan Biden untuk menyelesaikan kesepakatan keamanan nasional agar ia bisa terus beroperasi di AS. Seorang juru bicara TikTok mengatakan, perusahaan telah bekerja sama dengan pemerintah AS untuk mengatasi masalah keamanan nasional.
"Status kami telah diperdebatkan di depan umum dengan cara yang berbeda dari fakta kesepakatan itu dan apa yang telah kami capai. Kami akan terus melakukan bagian kami untuk menyampaikan rencana keamanan nasional yang komprehensif bagi rakyat Amerika," kata Juru Bicara TikTok Brooke Oberwetter dalam pernyataannya.
(das/das)
