.webp)
Hari ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan menandatangani pembaruan perjanjian pembentukan lembaga Korea-Indonesia Offshore Research Cooperation Center (KIORCC). Perjanjian kerja sama ini sudah dilakukan sejak 2016 silam.
Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo sebagai wakil dari KKP RI dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Korea Selatan, Song Myung-Dal sekitar pukul 02.41 WIB.
Dalam acara kali ini, disebutkan bahwa pengoperasian KIORCC akan dipindahkan dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL). Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dalam sambutannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kolaborasi ini, kata Gustaaf, akan berfokus dalam membuat terobosan kebijakan pembongkaran anjungan lepas pantai serta mendukung kebijakan ekonomi biru KKP RI.
"Selain pemantauan rig-to-reefs yang berkelanjutan, studi tentang konsep donasi, seperti yang diterapkan di Teluk Meksiko, Amerika Serikat, akan menjadi salah satu perhatian kami dalam kerjasama ini," tutur Gustaaf dalam acara Pembaruan Perjanjian Pembentukan Lembaga KIORCC di Kantor KKP, Jakarta, Senin (13/3/2023).
Menurut Gustaaf, dengan dukungan kuat dari Pemerintah Korea Selatan dan pihak terkait akan memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam memulihkan lingkungan laut dan memanfaatkan sumber dayanya.
"Setelah hari ini, saya harap KIORCC akan mulai berjalan dan secara efektif mempromosikan dan memperkuat kerja sama di sektor jasa lepas pantai yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan laut serta pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan," tutupnya.
Sementara itu, Wakil Menteri KKP Korea Selatan Song Myung-Dal mengatakan bahwa selama bertahun-tahun pendirian KIORCC telah berhasil menjembatani kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan beserta bisnis masing-masing di industri tersebut.
"Melalui kegiatan ini, negara kita telah mampu memperluas pengembangan sektor jasa lepas pantai melalui keterlibatan mereka dengan transformasi energi bersih, pencapaian tujuan keberlanjutan, dan mendukung ekonomi biru," tuturnya.
Ia yakin ke depannya, pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dapat saling mendukung dalam mewujudkan investasi dan kebutuhan bisnis di industri jasa lepas pantai, sekaligus dalam memenuhi tujuan environmental, social, and governance (ESG) untuk kepentingan masyarakat umum dan lingkungan.
"Dalam hal ini, KIORCC mengambil peran dalam mendukung pengembangan kebijakan dan membantu menyelesaikan kebutuhan untuk menonaktifkan anjungan lepas pantai yang sudah tua di Indonesia, dan memanfaatkan kembali anjungan tersebut dengan cara memastikan keamanan laut, dan juga melestarikan habitat laut melalui pembentukan terumbu karang buatan," ungkapnya.
(das/das)
