Kartu Prakerja memasuki usia 3 tahun tepatnya pada 17 Maret 2023. Tiga tahun pertama pelaksanaannya dilakukan dengan skema semi bansos karena ada pandemi COVID-19.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan anggaran Kartu Prakerja selama periode 2020-2022 secara kumulatif mencapai Rp 59 triliun. Dia menegaskan bahwa selama 3 tahun Prakerja berjalan tidak ada korupsi.
"Jadi itu betul-betul dilaksanakan, disalurkan tanpa korupsi. Tidak ada korupsi itu kami sampaikan dengan jujur. Sisa dana bantuan yang tidak terserap semua dikembalikan ke rekening kas umum negara kepada Ibu Sri Mulyani sesuai peraturan Menko Perekonomian," katanya dalam acara 3 Tahun Prakerja di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023).
Denni menjelaskan selama periode 2020-2022 ada 16,4 juta orang penerima Kartu Prakerja dengan insentif sebesar Rp 3,55 juta. Artinya anggaran untuk insentif yang dicairkan kepada penerima sebesar Rp 58,22 triliun.
Sisanya, kata Denni, digunakan untuk biaya operasi Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja sebesar Rp 353 miliar atau 0,59% dari total anggaran Rp 59 triliun.
"Biaya operasi PMO selama 3 tahun dari mulai gaji saya, sewa gedung, sewa cloud, SMS OTP, semuanya itu sampai kepada driver saya, sewa kendaraan dan sebagainya total sebesar Rp 353 miliar atau hanya 0,59% dari total anggaran senilai Rp 59 triliun," beber Denni.
Tak hanya itu, Denni menyebut Kartu Prakerja telah memberikan kontribusi berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 237,8 miliar.
"Ini sangat rendah tidak ada 1%-nya, bahkan hanya setengah persen saja. Itu pun Kartu Prakerja masih memberikan PNBP kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 237,8 miliar," imbuhnya.
Simak juga Video 'Rp 71,2 M Dana Sudah Mengalir Buat 29 Ribu Penerima Prakerja di Pulau Nias:
(aid/das)