Tren thrifting atau belanja pakaian bekas sedang menjamur di Indonesia. Mayoritas pakaian bekas diimpor dari luar negeri yang jelas-jelas dilarang pemerintah.
Praktik impor pakaian bekas bahkan membuat Presiden Joko Widodo geram. Lantas, bagaimana modus importir memasukkan pakaian bekas ke Indonesia?
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Hanung Harimba Rachman mengungkapkan modus yang digunakan. Menurutnya, pakaian bekas dicampur dengan pakaian baru dalam satu pengiriman.
"Ada yang undeclared barang yang dikirim itu adalah barang-barang bekas pada proses impornya," katanya dalam diskusi di Kantor Kemenkop UKM, Kamis (16/3/2023).
Selain itu ada yang mengimpor dengan cara menyelundupkan. Beberapa barang, menurut Hanung, berupa sampah dan tidak bisa digunakan.
"Ada juga yang menyelundup modusnya. Beberapa itu yang diimpor memang ada yang sampah. Sebagian bisa dipakai, sebagian tidak. Jadi kita dibuat jadi tempat sampah. Itu yang mau kita perangi," tuturnya.
Ia menambahkan, biaya memusnahkan pakaian impor bekas tidak murah. Selain biaya besar, tantangan lain yang dihadapi berkaitan dengan masalah lingkungan.
"Kalau ditangkap itu biaya gede memusnahkannya. Karena limbah itu treatment-nya beda. Tidak bisa dibakar gitu aja, itu biaya lagi," sambungnya.
Sebelumnya, Jokowi mengaku geram atas praktik bisnis pakaian bekas impor. Jokowi memandang bisnis tersebut mengganggu industri tekstil dalam negeri.
"Sudah saya perintahkan untuk cari betul. Sehari, dua hari, sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Sementara itu Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara soal fenomena perdagangan baju bekas impor atau thrifting yang merajalela. Menurutnya, baju bekas impor memang tidak seharusnya diperdagangkan.
Menurut Zulhas baju bekas impor merajalela di tanah air karena banyaknya 'jalan tikus'. Pemerintah kini sedang mendeteksi 'jalur tikus' tersebut sehingga bisa langsung menindak tegas.
"Kita ini memang kelemahannya ada jalan tikusnya banyak, perlu kerja sama dengan Satgas agar bisa dideteksi. Cuma yang penting itu laporan dari masyarakat," kata Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023).
(dna/dna)
