Komisi XI DPR RI akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya pada 27 Maret 2023. Hal itu buntut instansinya yang sedang jadi sorotan, salah satunya karena kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
Anggota komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan pembahasan akan difokuskan terkait reformasi birokrasi dan reformasi perpajakan. Dia menyayangkan kejadian yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga sejumlah pegawai diketahui berharta tak wajar.
"Tanggal 27 Maret (2023) nanti Komisi XI telah mengagendakan untuk mengundang menteri keuangan dan seluruh jajarannya untuk memberi penjelasan," kata Kamrussamad kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Menurutnya, adanya kasus ini akan menggerus kepercayaan publik terhadap Kemenkeu, khususnya wajib pajak kepada DJP. Pasalnya setiap tahunnya anggaran yang digelontorkan cukup besar kepada instansi keuangan tersebut.
"Kita menyesalkan apa yang telah terjadi di DJP adanya temuan dan harapan publik yang begitu besar ternyata telah diabaikan. Kita menganggap reformasi perpajakan yang didengungkan telah berhasil, belum mampu menjaga kepercayaan wajib pajak dan ini sangat penting untuk dikembalikan," tuturnya.
Inspektorat Jenderal Kemenkeu dinilai telah gagal melakukan pengawasan di internal. Sri Mulyani diminta mengambil langkah cepat untuk mengembalikan kepercayaan publik, termasuk dengan mengevaluasi eselon I dan eselon II secara keseluruhan.
"Bukan hanya pegawai tertentu yang kasusnya mencuat, tapi langsung mengevaluasi secara keseluruhan. Kalau tidak, wajib pajak nanti akan semakin turun kepercayaannya terhadap institusi perpajakan kita," jelasnya.
Kasus Rafael Alun Trisambodo
Rafael Alun Trisambodo dipecat sebagai aparatur sipil negara (ASN) karena telah melakukan pelanggaran disiplin berat. Hal itu ditelusuri setelah viral kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario Dandy Satrio.
Kemenkeu telah melakukan audit investigasi terhadap kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan terkait hal itu dibentuk 3 tim.
Pertama yaitu tim eksaminasi yakni memeriksa laporan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo, hasilnya terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti otentik kepemilikan.
"Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Dari hasil eksaminasi kita, terdapat beberapa harta yang belum didukung bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu," tutur Awan dalam konferensi pers, Rabu (8/3/2023).
Tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan. Terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan dan tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan.
"Sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi tuh bisa orang tua, kakak, adik, teman, seperti itu," tuturnya.
Ketiga adalah tim investigasi dugaan fraud yang hasilnya diketahui Rafael Alun Trisambodo tidak patuh dalam lapor dan bayar pajak. Mantan pejabat pajak itu juga menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait jabatannya.
"Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik dalam maupun luar kedinasan dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN," imbuhnya.
"Terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya," tambahnya.
Simak Video: Terseret Kasus Rafael Alun, Wahono Saputro Penuhi Panggilan KPK
