.webp)
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dijadwalkan menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI. Namun sayangnya, SYL beserta sejumlah jajaran eselon I tidak hadir di lokasi sehingga rapat ditunda.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, dirinya merasa kecewa dengan ketidakhadiran SYL dan sejumlah jajarannya. Ia mengaku sudah mewanti-wanti SYL agar seluruh jajaran eselon I wajib hadir. Sayangnya, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi dan Inspektur Jenderal (Irjen) Jan Marinka juga tidak hadir.
"Kemarin saya berjumpa dengan Pak Mentan di Jumat. Beliau minta izin mendampingi Pak Presiden. Saya sebagai pimpinan Komisi IV langsung meng-okekan dengan catatan beliau harus membawa surat ke Komisi IV secara resmi. Kemarin juga saya sampaikan seluruh eselon I wajib hadir," kata Sudin dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sudin mengaku sangat kecewa. Pasalnya, tokoh-tokoh yang tidak hadir tersebut menurutnya memiliki posisi yang sangat krusial dalam pembahasan topik pada hari ini, terutama Suwandi yang merupakan kunci dari persoalan data produksi beras.
"Hari ini yang tidak hadir ada dua. Pertama Ir. Suandi. Ini adalah isu yang paling aktual. Yang bersangkutan memberikan data perihal prediksi panen. Tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Padahal sudah saya ingatkan kepada Sekjen," katanya.
"Jujur saya katakan saya tersinggung. Saya sudah minta tolong, saya sampaikan ke Sekjen. Tolong, tolong hadir. Kebayang nggak?," lanjutnya.
Yang membuatnya sangat disayangkan, Suwandi hanya mengirimkan data prediksi panen atas ganti dari ketidakhadirannya. Namun data tersebut hanyalah data BPS.
"Berdasarkan data BPS. BPS juga Desember lalu bilangnya tidak ada inflasi. Tidak ada apa, tidak ada apa. Maka kami juga menyayangkan, data produksi BPS dari mana? Kalau bukan dari dinas. Sekarang sudah jelas-jelas inflasi. Beras medium di mana-mana sudah jelas minimal Rp 10.500. Dan berasnya langka," kata Sudin.
Sudin mengatakan, setiap kenaikan harga beras Rp 100 per kg mengakibatkan 0,03% inflasi, berdasarkan analisa dari BRIN. Sementara angka dari BPS sendiri berbeda, yakni kenaikan harga beras 20%, maka memberi andil terhadap inflasi 0,64%. Ditambah lagi, Badan Kebijkana Fiskal Kemenkeu juga menyabur kenaikan HPP beras 100% juga akan mendorong terjadinya inflasi.
Ia juga sangat menyayangkan kejadian hari ini. Pasalnya, banyak permasalahan pangan yang harus dibahas segera, mengingat hari raya Lebaran sebentar lagi akan tiba, sementara ketersediaan dan stabilitas harga pangan terancam.
"Kita membahas pertama menjelang hari besar keagamaan. Pertama meningkatnya harga cabai, bawang. Kedua carut marut pupuk sampai Pak Presdien berbicara kemana-mana. Ketiga, panen yang katanya panen sontak sekian juta hektare. Tapi yang bersnagkutan tidak hadir. Ini loh yanf amat saya sayangkan," pungkasnya.
Dengan ketidakhadirannya ini, Sudin mengatakan Rapat Kerja tersebut akan ditunda sampai minggu depan. Harapannya, tokoh-tokoh penting tersebut akan hadir pasa kesempatan tersebut.
(zlf/zlf)
