.webp)
Adanya jabatan fungsional analis kebijakan diharapkan bisa mengawal mutu dan kualitas kebijakan di Indonesia. Untuk itu, para pemangku jabatan fungsional analis kebijakan perlu terus meningkatkan kompetensinya.
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Menurutnya, perlu kerja sama antara LAN dengan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lalu bagaimana kita meningkatkan kompetensi? Ini tentunya menjadi tanggung jawab yang besar, yang tadinya kami mengelola 400 orang, sekarang kami harus mengelola sekitar 9.000 orang analis kebijakan," Lanjutnya.
Adi juga menyampaikan peran analis kebijakan bisa diharapkan lebih maksimal dalam melakukan upaya pengkajian dan analisis suatu kebijakan atau peraturan yang menghasilkan rekomendasi yang kredibel bagi pemerintah, maka kehadiran AAKI sangat strategis dan menjadi wadah kreatif-inovatif para analis kebijakan. AAKI bisa secara terintegrasi, transparan, dan produktif, mengembangkan kerjasama sebagai mitra LAN dalam meningkatkan kompetensi analis kebijakan.
AAKI sebagai mitra LAN ke depan harus berbenah diri menjadi wadah yang kredibel dan berperan lebih aktif, melihat beban tugas LAN dalam membina analis kebijakan yang semakin komplek, maka LAN mendorong AAKI untuk segera membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) analis kebijakan.
"LAN akan terus mendorong dan mendukung AAKI dalam pembentukan LSP yang handal dan dapat berperan membantu LAN menciptakan analis kebijakan yang berkompeten, diharapkan pengurus baru dapat segera memproses dan mewujudkannya," sambung Adi.
Untuk itu, Kepala LAN berharap DPP AAKI yang baru dilantik ini bisa menjalankan amanah ini, sebagai bagian dari tugas yang kita harus emban. Nantinya AAKI bisa berkolaborasi dengan unit pengembangan kompetensi di LAN, dan juga Kementerian dan Lembaga lainnya.
"Saya punya harapan besar terhadap DPP AAKI untuk membuat sesuatu yang baru. Mudah-mudahan ini menjadi momen kita perbaikan kita ke depannya, mudah mudahan apa yang kita lakukan menjadi bagian amal kita, untuk membenahi kebijakan di Indonesia. Memang dibutuhkan kerja keras. Tapi kalau kita semua berkolaborasi, kebijakan di Indonesia akan semakin berkualitas," tutupnya.
(fdl/fdl)
