Subsidi Bunga untuk Restrukturisasi Tekstil Terancam Batal

Jakarta - Rencana pemerintah memberikan subsidi bunga untuk merestrukturisasi mesin tekstil terancam gagal, karena perbankan enggan menyalurkan pinjaman dengan alasan terikat peraturan Bank Indonesia (BI).Kalangan perbankan nasional mengatakan penyaluran pinjaman kredit tetap harus melihat tingkat rasio kredit macet (NPL). Sementara sektor tekstil dinilai masih mengalami NPL yang tinggi.Semula pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan daya saing sektor tekstil, setelah mendapat bantuan subsidi bunga untuk pembelian mesin-mesin baru pada tahun 2007.Dana untuk program tersebut berasal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Perindustrian (Depperin) sebesar Rp 200 miliar."Pada pertemuan yang lalu bank yang diajak adalah Bank Mandiri dan BNI, juga dihadiri BI menyatakan tidak bersedia. Ini karena NPL sektor tekstil masih tinggi, selain itu nilai agunan kita yang rendah," kata Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy, saat konferensi pers pameran tekstil di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta (28/8/2006).Ernovian menjelaskan, mekanisme dana DIPA Depperin sebesar Rp 200 miliar untuk menalangi separuh bunga bank. Suku bunga yang ada sekarang sekitar 15-17 persen, separuhnya menjadi tanggungan pemerintah."Kita sudah capek diskusi dengan BI sampai 60 kali tapi tak ada hasilnya," keluhnya.Menurut Ernovion, nilai aset pengusaha tekstil dinilai dengan dolar AS sehinggamenjadi minus. Sedangkan untuk tanah dan bangunan hanya dihargai 60 persen dan mesin 40 persen."Perbankan takut kalau melanggar aturan BI. Sebenarnya lembaga asing bersedia seperti Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Fortis Bank, tapi mereka minta jaminan dari pemerintah kalau nantinya pembayaran kredit menjadi macet, tapi pemerintah belum menjawab," jelasnya.Ernovion menilai, bisa saja subsidi diberikan langsung melalui Depperin, tapi dampaknya bisa melanggar aturan World Trade Organization (WTO) tentang anti-subsidi.Sementara perbankan swasta mau mengucurkan kredit asalkan dengan bunga komersil tanpa ada subsidi. (ir/)