Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan marak sorotan terhadap program pemerintah dan capaiannya di lapangan. BPKP masih menemukan adanya gap antara sasaran pembangunan atau program pemerintah dengan pelaksanaan dan capaian.
Hal ini mendapat perhatian khusus BPKP sebagai persoalan yang perlu segera dibenahi.
"Berdasarkan hasil pemantauan kami di lapangan, kami menemukan evaluasi masih terdapat beberapa isu akuntabilitas yang urgent untuk segera dibenahi," katanya, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Selasa (4/4/2023).
Ateh pun merinci apa saja yang perlu dibenahi. Pertama, kualitas pengelolaan belanja pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, kualitas belanja pemerintah masih terkendala alokasi sumber daya yang tidak efektif, serta laju dan serapan belanja yang tidak optimal.
"Isu-isu tersebut pada akhirnya akan mengurangi capaian kinerja dan dampak yang seharusnya diciptakan, ini bicara kualitas pengeluaran yang sudah disampaikan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan)," ujarnya.
Kedua, kualitas tata kelola yang kurang ideal. Ateh mengatakan, terdapat kelemahan penyelenggaraan pengendalian intern dan pengelolaan resiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan.
"Kualitas tata kelola memang belum sepenuhnya ideal. Tata kelola penyelenggaraan pemerintah masih diwarnai kelemahan yang diikuti dengan tidak idealnya dengan tujuan pembangunan," imbuhnya.
Ketiga, pengawalan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kurang berdampak. Dalam hal ini, sebagian APIP terpantau masih berkutat pada mandat pengawasan dan belum mampu menghasilkan nilai tambah bagi perbaikan tata kelola dan kinerja K/L.
Keempat, masalah integritas. Menurut Ateh hal ini menjadi tantangan besar bagi sektor keuangan dan kinerja pemerintah. Dalam hal ini, masih ditemukan berbagai insiden kecurangan pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah.
"Isu-isu terkait integritas pun tentu saja menggerogoti kinerja pemerintah secara agregat. Penyelesaian tantangan-tantangan tersebut tentu membutuhkan komitmen dan upaya bersama terutama komitmen dari seluruh kementerian dan lembaga," katanya.
Lihat juga Video: Luhut Minta BPKP Audit Perusahaan Sawit: Jangan Mau Diatur-atur!
(hns/hns)