.webp)
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim mengatakan akan tetap melakukan pertemuan dengan pengusaha ritel. Kesempatan itu ia akan manfaatkan untuk mengimbau pengusaha ritel agar tidak melakukan mogok pengadaan minyak goreng.
"Kami juga ingin mengimbau nggak perlu mogok-mogok segala, nggak akan menguntungkan buat kita semua. Buat pemerintah nggak ada untungnya, buat pengusaha juga nggak ada untungnya, kenapa harus mogok?," kata Isy kepada detikcom, Selasa (18/4/2023).
Isy memastikan, nanti akan diatur pertemuan dengan pengusaha ritel. Dalam pertemuan itu juga akan diberikan penjelasan mengenai proses pencairan utang Rp 344 miliar yang masih tertahan di proses pendapat hukum di Kejaksaan Agung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketemu dengan pengusaha itu tetap, supaya menciptakan iklim usaha yang baik. Ketemu dengan pelaku usaha kan singkat saja, menjelaskan kepada teman-teman sampai transparan," lanjutnya.
Isy juga menegaskan sampai saat ini proses untuk mencairkan utang Rp 344 miliar menunggu pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Pencairan dari utang itu juga bergantung dengan keputusan Kejaksaan Agung.
"Apakah nanti iya atau tidak kita juga belum tahu. Itu keputusan, baru akan dibayar atau tidak. Kita juga akan ambil langkah berikutnya, jadi bukan berarti kita lepas tangan, nggak. Proses di Kejaksaan masih cukup lama ya, jadi kita tunggu," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengungkap kapan waktu mogok pasok minyak goreng premium di ritel itu akan dilakukan. Aksi ini merupakan buntut utang pemerintah Rp 344 miliar untuk pembayaran selisih harga minyak goreng dalam program satu harga pada 2022 yang belum dibayar.
Roy menjelaskan, opsi penyetopan pengadaan minyak goreng tidak serta merta langsung dilakukan begitu saja. Saat ditanya kapan waktunya, pihaknya akan melihat kapasitas gudang ritel untuk minyak goreng satu sampai dua bulan ke depan. Jadi, saat ini ritel masih akan memiliki pasokan minyak goreng untuk 1 sampai 2 bulan.
Artinya, jika satu sampai dua bulan itu pasokan habis, peritel akan berhenti membeli minyak goreng dari produsen. Dengan begitu, pasokan untuk kebutuhan masyarakat juga akan kosong.
"Kalau ditanya kapan opsinya mengenai penghentian pembelian atau pengadaan minyak goreng dari produsen? Kita tahu bahwa setiap peritel bahwa stok barang itu ada yang berlaku 30-60 hari, nah jadi kalau ada yang ritel 30-60 hari kan masih berlaku lagi 1-2 bulan ke depan kan, nah jadi ini bisa diprediksi sendiri ya. Jadi otomatis itu, berjalan waktu kita akan lihat," katanya kepada detikcom.
(ada/das)
