.webp)
Aparatur sipil negara (ASN/PNS) di pusat dan daerah maupun pensiunan belum semua mendapatkan tunjangan hari raya (THR) usai hampir sepekan Lebaran. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan proses pencairan masih terus dilakukan.
Direktur Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Tri Budhianto mengatakan jumlah THR yang telah dicairkan kepada PNS pusat termasuk TNI/Polri sebanyak 2.119.909 pegawai. Sampai 27 April 2023 pukul 16.00 WIB masih ada 113 satuan kerja (satker) yang belum membayarkan THR-nya.
"Pembayaran THR untuk ASN pusat sebesar Rp 11,715 triliun untuk 2.119.909 pegawai. Jumlah satker yang sudah dibayarkan sebanyak 13.383 (99,21%) dari 13.496 satker pada 84 K/L," kata Tri dalam keterangan resmi, Jumat (28/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tri menjelaskan alasan THR PNS pusat belum cair semua karena sedang proses administrasi di satker masing-masing. Pada dasarnya pemerintah siap mencairkan karena anggaran sudah tersedia.
Sementara itu, THR PNS di daerah telah cair kepada 2.590.799 pegawai dengan anggaran Rp 13,133 triliun. Tercatat masih ada 92 pemerintah daerah (pemda) yang belum mencairkan THR pegawainya sampai 27 April 2023.
"Pembayaran THR untuk ASN Daerah sebesar Rp 13,133 triliun untuk 2.590.799 pegawai. Realisasi pembayaran THR pemda: 450 pemda dari 542 pemda," ucapnya.
Alasan THR PNS di daerah belum cair semua dikarenakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembayaran THR belum terbit.
"Untuk pemda informasinya masih dalam proses penyelesaian Perkada dan proses administrasi pencairannya," jelas Tri.
Khusus THR pensiunan PNS, realisasi pencairannya 97,68% atau Rp 9,33 triliun untuk 3.357.287 pensiunan. Tercatat masih ada 79.738 pensiunan yang haknya belum dicairkan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).
"Pembayaran THR pensiunan sebesar Rp 9,333 triliun (97,68%) untuk 3.357.287 dari 3.437.025 pensiunan dengan rincian PT Taspen Rp 8,145 triliun (97,33%) untuk 2.886.052 dari 2.965.338 pensiunan, PT Asabri Rp 1,188 triliun (99,90%) untuk 471.235 dari 471.687 pensiunan," imbuhnya.
"Untuk yang pensiun tinggal proses validasi dari para pensiunannya untuk mencairkan dananya," tambahnya.
(aid/zlf)
