.webp)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti ketimpangan antara si kaya dan si miskin yang semakin lebar. Ketimpangan pendapatan menyasar hampir di seluruh negara termasuk Indonesia.
"Tren ketimpangan terus meningkat seiring dengan laju liberalisasi ekonomi dan menjadi problem global sejak dekade 1980-an hingga hari ini," katanya dalam acara 14th Annual Conference Asia-Pacific Tax Forum (APTF) di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Menurut Ma'ruf Amin, sekarang merupakan momen tepat untuk para pemimpin negara dan ekonom mendesain bingkai keadilan ekonomi melalui instrumen pajak. Tak hanya itu, zakat juga disebut berkontribusi besar mewujudkan keadilan ekonomi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagi Indonesia meskipun bukan bagian dari anggaran negara, zakat sangat bisa menjadi salah satu instrumen penyokong kebijakan fiskal yakni melalui peranannya dalam membantu pemerintah pada pos-pos tertentu yang sesuai dengan peruntukkan zakat seperti pengentasan kemiskinan, stunting dan perlindungan sosial," ujar Ma'ruf Amin.
Berdasarkan catatannya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) selama 2022 telah melakukan pengentasan kemiskinan kepada kurang lebih 463 ribu mustahik, di mana fakir miskin penerima zakat sekitar 194 ribu di antaranya merupakan orang miskin ekstrem. Angka itu memberikan kontribusi 1,76% terhadap pengentasan kemiskinan nasional per September 2022.
"Zakat bahkan dikatakan mampu menjadi stabilisator otomatis fiskal. Dana zakat akan dibelanjakan kepada kelompok miskin sehingga konsumsi kelompok ini dapat terus berjalan tanpa terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi sehingga membuat situasi menjadi lebih stabil," bebernya.
Melihat besarnya potensi penghimpunan zakat di Indonesia, Ma'ruf Amin menilai penting adanya kajian kebijakan dan rekomendasi konkret terkait relasi ideal antara zakat dan pajak ke depannya untuk pengentasan kemiskinan.
"2 instrumen ini saya mau jadi perhatian buat dibahas sehingga dua-duanya bisa menghilangkan ketimpangan ekonomi di masyarakat kita yang makin hari makin besar ketimpangan. Ini (ketimpangan) bukan makin kecil, tapi makin besar. Makanya instrumen yang menurut saya penting ini zakat dan pajak," kata Ma'ruf Amin.
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Senior Institute for Development Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini menyambut baik gagasan Ma'ruf Amin tersebut. Penerimaan dari zakat dinilai bisa lebih banyak untuk membantu atasi kemiskinan.
"Karena yang membayar zakat ini 2,5% dari aset keseluruhan, sementara pajak ini hanya dari keuntungan. Jadi diharapkan orang yang bayar zakat ini tercatat sebagai orang yang bayar pajak, itu harapan Pak Wapres, gagasannya ini bagus," tuturnya.
(aid/zlf)
