.webp)
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat ada 200 surat minat atau Letter of Intent (LOI) untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Namun, belum ada realisasi investasi pihak swasta di IKN.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah berpendapat, saat ini memang bukan waktunya bagi investor swasta untuk masuk ke proyek IKN. Ia memprediksi mayoritas investor baru masuk ke IKN Nusantara tahun 2024.
Adapun para investor masih menunggu penyelesaian pembangunan infrastruktur dasar oleh pemerintah. Setelah itu barulah dana dari investor swasta akan masuk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perkiraan saya paling cepat 2024 itu baru swasta masuk. Kecuali kalau ada proyek-proyek besar yang memerlukan, dan sudah dikoordinasikan dengan pemerintah," katanya saat dihubungi detikcom, Kamis (4/5/2023).
Baca juga: WSBP Raup Rp 192 M dari Bisnis Readymix |
"Artinya saat semua infrastruktur dasar sudah jadi. Nah ketika itu terjadi, barulah itu kita lihat swasta masuk," lanjutnya.
Senada, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah juga menyebut investor barus menanamkan modalnya di IKN Nusantara usai Pemilihan Presiden tahun 2024.
"Kalau saya melihat investor akan masuk setelah kepemimpinan baru terbentuk nanti, setelah pilpres 2024. Nanti setelah kita dapat presiden baru," ujarnya.
Trubus menilai daya tarik IKN bagi investor masih tanda tanya. Meskipun pemerintah mengeluarkan PP No. 12 Tahun 2023 untuk Mendorong Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal di IKN, namun hasilnya belum optimal.
"Saat ini sebenarnya masih tanda tanya, bertanya-tanya. Kelihatannya nggak menarik. Dan akhirnya keluar itu PP kemudahan investasi kan. Artinya pemerintah memberikan banyak karpet merah, tapi ternyata nggak jalan sampai hari ini," jelasnya.
Sebaliknya, Piter menilai daya tarik investor justru tinggi. Hal ini terbukti dari adanya 200 LOI berinvestasi di IKN. Hanya saja investor masih menunggu selesainya pembangunan infrastruktur dasar.
"Jadi banyak orang melihat bahwa IKN itu tidak menarik, salah besar. Sangat menarik IKN itu, tapi ketertarikan investor itu tidak diukur dengan sudah masuk belumnya investor saat ini. Karena saat ini memang bukan tahapan investor swasta untuk masuk," tegasnya.
Yang terpenting, kata Piter, pemerintah harus bisa membuktikan pembangunan infrastruktur dasar selesai secepat mungkin. Piter melihat pemerintah saat ini sedang semangat melakukan hal tersebut.
Di sisi lain Trubus mengingatkan agar pembangunan IKN jangan sampai hanya mengandalkan APBN. Pasalnya APBN Indonesia. "Kalau investasi nggak ada, ya nggak memungkinkan kalau berpegang pada APBN saja. Kan APBN bukan hanya IKN, kan pembangunan pada umumnya, pendidikan, kesehatan," pungkasnya.
(zlf/zlf)
