.webp)
Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Jannet Yellen kembali memberi peringatan ancaman gagal bayar negaranya pada 1 Juni 2023. Ia dikabarkan telah bertemu para pemimpin bisnis dan keuangan di AS terkait hal ini.
Dikutip dari Reuters, Selasa (9/5/2023), tujuan Yellen bertemu dengan para pemimpin tersebut ialah untuk menjelaskan dampak apabila kongres tak menaikkan plafon batas utang hingga menyebabkan gagal bayar. Yellen mengatakan ini sebagai malapetaka untuk AS dan global.
Perlu diketahui, utang AS saat ini telah mencapai US$ 31,4 triliun atau setara dengan Rp 471.000 triliun (dalam kurs Rp 15.000). Jumlah itu sudah menyentuh batas maksimal utang yang bisa diambil pemerintah AS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sumber menolak menyebutkan nama pemimpin bisnis yang telah ditemui oleh Yellen. Namun salah satu dari mereka dipercaya merupakan CEO perusahaan besar di sektor keuangan dan ekonomi.
Selain berbicara dengan para pemimpin di AS, Yellen juga aktif berbicara di publik seperti hadir pada acara ABC berjudul "This Week" pada Minggu akibat jika plafon utang gagal dinaikkan.
"Apabila kongres gagal untuk menaikkan batas utang US$ 31,4 triliun, kemungkinan hal itu akan memicu krisis konstitusional," kata Yellen.
Presiden AS Joe Biden juga mengatakan Kongres memiliki kewajiban konstitusional untuk menaikkan batas utang. Biden rencananya akan bertemu dengan Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy, Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell dan para petinggi partai Demokrat pada acara kongres di Gedung Putih untuk mencoba memecahkan kebuntuan, pada Selasa ini.
Yellen sebelumnya juga sudah mengatakan kepada anggota parlemen, bahwa Departemen Keuangan kemungkinan tidak akan mampu membayar semua tagihan paling cepat 1 Juni tanpa kenaikan batas utang federal. Yellen dan para analisis ekonomi lainnya telah berulang kali memperingatkan tentang ini, menurut mereka apabila batas utang tidak bisa dinaikkan, akan mengakibatkan hilangnya jutaan pekerjaan, kebutuhan rumah tangga, biaya pinjaman dan kredit akan semakin tinggi.
Tidak seperti kebanyakan negara maju lainnya, AS membatasi sendiri jumlah uang yang dipinjamnya. Karena diduga pemerintah sering membelanjakan kebutuhan negara lebih dari yang dibutuhkan, sehingga pembuatan undang-undang tentang menaikkan plafon utang dilakukan secara berkala.
Simak juga Video: Stasiun TV Korut Kecam Kunjungan Kenegaraan Presiden Korsel ke AS
