Sri Mulyani Sindir Belanja Pemerintah Daerah Makin Lelet!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang melambat dibandingkan tahun lalu. Sampai April 2023 pemerintah daerah baru belanja Rp 219,44 triliun.

Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja pemerintah daerah itu mengalami perlambatan 5,56% dibandingkan April 2022 yang bisa membelanjakan hingga Rp 232,36 triliun.

"Dari sisi belanja, di daerah nampaknya menghadapi tantangan karena justru terjadi perlambatan. Di satu sisi penerimaan daerah mulai meningkat, belanjanya justru mengalami kontraksi 5,56% yaitu sebesar Rp 219,44 triliun. Ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu di bulan April yang daerah bisa membelanjakan Rp 232,36 triliun," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/5/2023).

Terlihat seluruh komponen jenis belanja pemerintah daerah mengalami perlambatan. Belanja pegawai turun 3,29% atau mencapai Rp 108,82 triliun, belanja barang dan jasa turun 7,45% atau mencapai Rp 54,90 triliun, belanja modal turun 12,71% atau mencapai Rp 10,77 triliun, dan belanja lainnya turun 6,71% atau mencapai Rp 44,96 triliun.

Sri Mulyani berharap pada Mei 2023 bisa terjadi peningkatan signifikan dalam belanja pemerintah daerah. Perlambatan di April 2023 terjadi karena banyaknya libur dan cuti bersama.

"Salah satu penjelasannya adalah selama April kemarin banyak hari libur dan cuti bersama. Efektif hari kerja hanya 12 hari sehingga banyak surat untuk pencairan anggaran yang berakhir pada 18 April tidak bisa direalisir pada April. Kita prediksi pada Mei barangkali akan terjadi kenaikan belanja daerah," tuturnya.

Berdasarkan fungsinya, realisasi belanja untuk ekonomi mencapai Rp 24,38 triliun atau turun 9,68% dan belanja kesehatan turun 10,76% atau mencapai Rp 33,75 triliun sampai April 2023. Hanya belanja perlindungan sosial yang naik 1,45% mencapai Rp 2,58 triliun.