Exxon Takkan Diberi Insentif

Jakarta - Pemerintah tidak akan memberikan lagi insentif atau kompensasi kepada ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) yang hingga kini tak kunjung mengembangkan gas di Blok Natuna D-Alpha. "Sekali terminated ya sudah kita ganti dengan yang lain. Tapi kita beri kesempatan lah sampai Januari 2007," kata Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro usai rapat di Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Subroto Jakarta, Selasa (12/9/2006) dini hari.Sebelumnya, usai mengikuti rapat di Kantor PLN Pusat Senin, 11 Agustus kemarin, Purnomo menyatakan EMOI enggan mengembangkan Blok Natuna D-Alpha karena dinilai belum ekonomis. Padahal EMOI telah mendapatkan bagi hasil 100:0 atau 100 persen untuk EMOI, dan nol persen untuk Indonesia.Namun kata Purnomo, split 100:0 bukan berarti pemerintah tidak mendapatkan apa-apa."Karena 100:0 itu setelah NOI (net operating income). Jadi kalau dihitung bukan lagi 100:0 karena itu setelah dipotong tax dan cost recovery," urainya. Purnomo memastikan jika nanti EMOI diputus kontraknya di Natuna D-Alpha maka nantinya akan digantikan dengan investor baru. "Nanti semuanya akan berubah sejak awal dan kita mulai dari kosong lagi. Dengan split dan kontrak baru," ujranya. Namun itu akan dilakukan setelah kontrak EMOI benar-benar putus. "Kita beresin yang ini saja dulu, baru setelah kita mulai kontrak baru, brur," cetusnya. Pemerintah, kata Purnomo, tidak akan memberi kesempatan lagi kepada EMOI jika nanti sudah diputus 8 Januari 2007 nanti. "Tidak ada ksempatan lagi, titik habis ya terminated," ucapnya. Hingga kini EMOI selaku operator di blok Natuna D-Alpha belum mengembangkan blok itu sama sekali semenjak mereka menguasai lapangan itu sejak tahun 1985. Kontrak EMOI di Natuna D-Alpha, pernah diamandemen pada tahun 1995. Amandemen dilakukan terutama soal tahap-tahap pengerjaan dan bagi hasilnya. Dalam amandemen itu yang disebut sebagai basic agreement (BA) EMOI mendapatkan bagi hasil 100 persen dan pemerintah nol. Kalangan Komisi VII DPR memprotes soal bagi hasil yang nol itu. "Lebih baik kandungan itu 'membusuk' dari pada diberikan 100 persen kepada Exxon," kata anggota Komisi VII DPR RI Alvin Lie. (qom/qom)