.webp)
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut membayar utang sebesar Rp 1.000 triliun setiap tahun. Pernyataan ini disampaikan oleh mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla.
Apa kata Menteri Keuangan Sri Mulyani?
Menurutnya dalam hal pembayaran utang, pemerintah telah merencanakannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kata lain, hal itu masuk dalam strategi pembiayaan setiap tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita kalau lihat dari data dan pengelolaan utang tiap tahun kita, utang itu kan ada beberapa jangka waktunya, pasti untuk yang tempo maupun pembayaran utangnya itu sudah ada di dalam APBN dan itu masuk dalam strategi pembiayaan tiap tahun. Itu yang kita lakukan," kata Sri Mulyani saat ditemui di DPR RI, dikutip Sabtu (27/5/2023).
Namun, Sri Mulyani tidak mengiyakan atau bahkan menepis keterangan Jusuf Kalla. Ia hanya menegaskan bahwa beban utang negara masih mudah ditangani negara.
"Dalam hal itu yang paling penting prinsipnya, yang jatuh tempo bisa dibayar, yang kemudian beban utangnya tetap manageable. Itu yang masuk dalam sustainabilitas," tutupnya.
Sebagai informasi, Jusuf Kalla beberapa hari lalu sempat menyinggung pembayaran utang pemerintahan Jokowi. Menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, membayar utang era Jokowi mencapai Rp1.000 triliun per tahun.
Nilai ini dikatakan paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia. Keterangan ini disampaikan dalam dalam Milad ke-21 PKS di Istora Senayan. JK sendiri menanggapi keterangan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," katanya dalam acara tersebut, dikutip dari YouTube PKSTV.
Terkait utang pemerintah Indonesia, sampai Maret 31 Maret 2023 tembus Rp 7.879,07 triliun. Jumlah itu naik Rp 17,39 triliun dari posisi bulan sebelumnya yang mencapai Rp 7.861,68 triliun.
(eds/eds)
