.webp)
Pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka menagih ke pemerintah sebesar Rp 800 miliar. Dia mengatakan utang itu berkaitan dengan deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) yang tidak diganti pemerintah sejak 1998 silam.
Pengusaha jalan tol itu pun blak-blakan akar masalah yang membuat pemerintah memiliki utang sebesar itu ke perusahaanya.
Pria yang dikenal dengan nama Babah Alun itu menjelaskan, masalah bermula saat krisis keuangan yang menimpa perbankan Indonesia pada 1997-1998 silam. Di mana kala itu, perbankan mengalami kesulitan likuiditas hingga kebangkrutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kala itu, CMNP memiliki deposito di Bank Yakin Makmur (Bank Yama). Tetapi tidak mendapatkan ganti atas deposito tersebut karena Bank Yama bangkrut.
"Terus (bank) tidak mau dibayar bank kolaps," katanya kepada detikcom, Rabu (7/6/2023).
Padahal saat itu, perbankan termasuk Bank Yama diberikan bantuan likuiditas yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bantuan itu diberikan kepada bank agar bisa membayar ke deposan-deposan.
Tetapi CMNP tidak mendapatkan haknya. Jusuf Hamka mengatakan saat itu pemerintah berdalih tidak bisa memberikan ganti depositonya karena perusahaannya dianggap berafiliasi dengan Bank Yama.
"Pemerintah menganggap kita ada afiliasi karena Bank Yama yang katanya punya Mba Tutut, sedangkan Citra Marga perusahaan tbk," jelasnya.
Setelah beberapa tahun silam berlalu, Jusuf Hamka menggugat pemerintah ke pengadilan. Pada 2012, hasil putusan pengadilan menyatakan CMNP menang atas gugatan itu dan pemerintah wajib membayar ke perusahaan berserta bunganya.
"Semua sampai PK, inkrah," tegasnya.
Namun, utang itu juga tak kunjung dibayar oleh pemerintah. Sampai pada 2015 utang pemerintah membengkak dengan bunganya menjadi Rp 400 miliar.
"Karena waktu itu pengadilan memerintahkan bayar bunganya sekalian, akhirnya sampai Rp 400 miliar sampai 2015," ujarnya.
Di tahun yang sama, Jusuf Hamka dipanggil Kementerian Keuangan tepatnya oleh Bagian Hukum, Indra Surya. Dalam pertemuan itu, Kemenkeu meminta diskon atas kewajiban yang harus dibayar pemerintah.
Jusuf Hamka setuju akan permintaan diskon itu dengan janji pemerintah akan segera membayar dalam waktu 2 minggu.
"Kemudian, dimintai tolong agar dikasih diskon. Kita kasih diskon akhirnya Rp 170 miliar. Setelah 2 minggu setelah tandatangan perjanjian katanya kita akan dibayar, ternyata sampai hari ini kita nggak dibayar," jelasnya.
Namun sampai tahun ini, pihaknya belum juga mendapatkan pembayaran utang tersebut. Jusuf Hamka menyebut, jika digabungkan dengan bunga selama 8 tahun tak terbayar maka utang pemerintah sudah mencapai Rp 800 miliar.
"Jadi kalau sampai hari ini mungkin uangnya sudah sampai Rp 800 miliar," ungkap Jusuf.
Jusuf mengaku geram karena selama 8 tahun sejak perjanjian dengan Kemenkeu di 2015, belum ada kejelasan pembayaran utang itu. Dia mengaku sudah menemui menteri-menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Tetapi hasilnya nihil, dia merasa hanya diberikan janji saja.
"Dengan Departemen Keuangan saya sudah bicara ke bu menteri, baik secara lisan, tertulis, ketemu beliau, sampai sekarang cuma janji janji doang. Beliau juga melempar ke DJKN" katanya.
Jusuf pun sudah menyurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu tetapi hasilnya dilempar lagi ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Karena katanya harus diverifikasi ulang lagi.
"Dilempar ke Polhukam, sudah 3 tahun di Polhukam nggak ada berita apa apa juga, kita didiemin. Negara tidak boleh mentang-mentang kuasa, kan nggak boleh. Kita harus duduk sama rendah sama tinggi, swasta juga peran serta untuk pembangunan bukan hanya negara," pungkasnya.
Lihat juga Video: Jusuf Hamka: Bank Syariah Lebih Kejam, Saya Mau Diperas Rp 20 M
