.webp)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan di 2024 sebesar Rp 48.353.424.381.000. Pihaknya meminta Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja untuk menyetujui usulan tersebut.
"Mohon untuk mendapatkan persetujuan terhadap program tahun 2024 tersebut," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (12/6/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan jumlah tersebut sudah termasuk badan layanan umum (BLU). Jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2024 yang diusulkan senilai Rp 36,10 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi BLU kita ada sekitar Rp 9,3 triliun. Sementara yang di kementerian sendiri adalah Rp 36,10 triliun," ucapnya.
Program dukungan manajemen itu akan diampu oleh 12 unit eselon I dan merencanakan 553 kegiatan (termasuk BLU) terkait layanan manajemen untuk mendukung kelancaran dan reformasi layanan. Antara lain penguatan budaya dan integritas, penyelesaian pembangunan core tax, pengembangan super apps Kemenkeu, upgrade CEISA 4.0, implementasi grand design organisasi, hingga pembangunan SINSW 2.0.
Suahasil meyebut pagu indikatif tersebut akan dialokasikan pada 5 program yang terdiri atas program kebijakan fiskal Rp 40,235 miliar; pengelolaan penerimaan negara Rp 2,482 triliun; pengelolaan belanja negara Rp 28,741 miliar; pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko Rp 310,821 miliar; serta dukungan manajemen Rp 45,49 triliun.
"Total rupiah murni di Kemenkeu Rp 38,906 triliun, PNBP Rp 21,763 miliar, hibah luar negeri Rp 1,122 miliar, BLU Rp 9,423 triliun. Total pagu indikatif Kemenkeu (2024) adalah Rp 48.353.424.381.000," ucapnya.
Apabila dirinci berdasarkan fungsi, pagu indikatif Kemenkeu 2024 berdasarkan fungsi pelayanan umum sebesar Rp 44.708.641.982.000, fungsi ekonomi Rp 161.872.711.000, dan fungsi pendidikan Rp 3.482.909.688.000.
Simak juga Video 'Belanja Pemerintah Capai Rp 2.400 T di 2024, Dominan untuk Pemilu':
