.webp)
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat 65 laporan gratifikasi dalam pengawasan internal lembaganya hingga Desember 2022. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menjelaskan, laporan tersebut sudah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun rinciannya, 41 laporan penerimaan setara Rp 59 juta, dan 24 laporan penolakan yang seluruhnya dinyatakan selesai.
"Kami melaporkan ada 65 laporan gratifikasi sampai dengan Desember 2022. Ada 41 laporan penerimaan setara Rp 59 juta dan 24 laporan penolakan dinyatakan selesai dan ditindaklanjuti, yang sudah ditetapkan statusnya oleh KPK," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan itu Rionald menyampaikan komitmennya dalam mentransformasi kelembagaan secara berkesinambungan. Yang menjadi fokus antara lain transformasi di bidang Sumber Daya Manusia, Simplifikasi Proses bisnis, Pengawasan Internal. Kelembagaan, Digitalisasi dan Cara Kerja Baru.
"DJKN memiliki komitmen untuk melakukan transformasi kelembagaan secara berkesinambungan dengan memperhatikan atau fokus pada 6 titik yaitu satu SDM. Kedua juga kami melakukan simplifikasi dari proses bisnis," bebernya.
"Keempat, kami juga memperbaiki kelembagaan dibentuk jabatan fungsional pelelang, jabatan fungsional penilai dan juga jabatan fungsional penata laksana barang," lanjutnya.
Sementara transformasi cara kerja baru, DJKN fokus pada bagian penerimaan berkas pemohon lelang, hingga pembiayaan bea permohonan lelang melalui kode billing pada portal lelang. Harapannya proses lelang menjadi lebih agile, aman, efektif, efisien dan inklusif. Sementara transformasi digitalisasi salah satunya fokus pada pengembangan portal lelang dalam rangka digitalisasi layanan lelang.
(ara/ara)
