Shinta Kamdani Resmi Jadi Ketua Umum Apindo

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengumumkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) baru yakni Shinta W. Kamdani untuk periode 2023-2028. Ini merupakan pertama kalinya posisi pemimpin diisi perempuan setelah 71 tahun organisasi tersebut berdiri.

"Saya merasa terhormat dengan terpilih sebagai Ketua Umum perempuan pertama di organisasi yang sudah berusia 71 tahun ini. Amanah ini bagi saya adalah kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar," kata Shinta usai Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-XI di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Pemilihan Shinta sebagai Ketua Umum dilakukan secara aklamasi. Selain itu, Apindo juga mengumumkan Sofjan Wanandi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Apindo periode 2023-2028. Kepengurusan lengkap selanjutnya akan diumumkan dalam beberapa waktu demikian.

Ketua Umum Apindo periode 2018-2023 Hariyadi B. Sukamdani berharap terpilihnya pemimpin baru ini akan memberikan warna baru bagi Apindo dengan pengalaman beragam di level global. Menurutnya, program kerja yang diusung Shinta relevan dengan konteks nasional dan mampu menggerakkan Apindo untuk berperan lebih besar.

"Saya optimis dengan program kerja serta program aksi unggulan yang diusung di periode baru ini, Apindo dapat meningkatkan kontribusi sebagai bagian dari solusi untuk mengakselerasi momentum pemulihan nasional," ucapnya.

Baca juga: Pengusaha Mau Capres yang Maju Pilih Wapres dari Dunia Usaha, Siapa?

Secara keseluruhan terdapat 7 program kerja dengan 4 program aksi unggulan yang akan dijalankan pada periode kepemimpinan baru Apindo. Akan ada roadmap perekonomian Apindo-2024-2029 untuk melanjutkan dan menyempurnakan prioritas rekomendasi kebijakan yang diusung pada periode kepemimpinan sebelumnya.

MUNAS ke-XI Apindo menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi pengembangan kerja sama dunia usaha dengan pemerintah, internal organisasi dan program kerja. Untuk menuju Indonesia Maju, Apindo memang penting 8 fondasi kerja sama dunia usaha dengan pemerintah.

Delapan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tersebut meliputi optimalisasi modalitas ekonomi, kesamaan pandang tentang tantangan ekonomi global, SDM berkualitas dan kebijakan ketenagakerjaan yang konsisten, serta ekonomi inklusif dan inovatif untuk bisnis berkelanjutan.

Selanjutnya kebijakan perdagangan internasional yang adil, roadmap realistis penggunaan energi baru dan terbarukan, sinergi dunia usaha-pemerintah-perguruan tinggi membangun UKM naik kelas, serta penguatan kohesi sosial dalam pesta demokrasi berkualitas. (aid/kil)