.webp)
PT Hutama Karya (Persero) bersama BUMN Klaster Infrastruktur menggandeng Komisi Informasi Pusat dalam Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Forum ini berlangsung selama dua hari mulai 15-16 Juni 2023 di Menara Danareksa, Jakarta.
Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Donny Yoesgiantoro pun mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut dalam rangka mendapatkan pemahaman menyeluruh terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Selain memberikan kemudahan akses informasi bagi publik, pelaksanaan KIP juga dapat menjamin keberlangsungan usaha bagi perusahaan BUMN Klaster Infrastruktur. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana secara berkelanjutan dan menjadi momentum untuk mengoptimalkan praktik good corporate governance di sektor Infrastruktur," kata Donny dalam keterangan tertulis, Jumat (16/62023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Forum ini turut menghadirkan berbagai narasumber mulai dari, Komisioner Komisi Informasi Pusat Samrotunnajah Ismail dan Handoko Agung Saputro, President Director Volcafe Indonesia, Yulisfan, Direktur Human Capital & Legal PT Hutama Karya (Persero), Muhammad Fauzan serta Corporate Secretary PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Mahendra Vijaya.
 Foto: Hutama Karya |
Samrotunnajah Ismail mengatakan bahwa BUMN Klaster Infrastruktur perlu memiliki pemahaman yang mendalam terkait Keterbukaan Informasi Publik, karena dari tahap perencanaan hingga pengoperasian berada dalam sektor yang sensitif.
"Dibutuhkan kesiapan yang tinggi bagi para BUMN Klaster Infrastruktur dalam memberikan informasi kepada masyarakat ketika dibutuhkan. Dari segi website dan pemaparan laporan BUMN pada dasarnya telah mengedepankan keterbukaan informasi. Itu sayang sekali jika masyarakat tidak mengetahui informasi publik. Jadi, barangkali harus ada pemantauan terkait pemanfaatan informasi publik," tuturnya.
Dalam sesi Best Practice PPID, Fauzan memaparkan sejumlah strategi perusahaan dalam akselerasi Keterbukaan Informasi Publik.
"Sejak mendapatkan amanat pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan Jalan Tol Trans Sumatera, model bisnis Hutama Karya mengalami perubahan yakni dari B-2-B menjadi B-2-C. Hal ini kemudian menjadi komitmen perusahaan untuk melakukan orkestrasi informasi yang baik agar masyarakat dapat memahami informasi secara mudah," paparnya.
Fauzan juga mendorong BUMN lainnya untuk melakukan diskusi dengan pihaknya agar seluruh BUMN Klaster Infrastruktur memperoleh predikat 'Informatif' atas penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.
Selain Fauzan, Tenaga Ahli dari Komisi Informasi Pusat juga memberikan materi serta simulasi yang diharapkan menjadi forum diskusi advokasi, serta pendalaman literasi dalam proses penerapan dan pemahaman terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik.
Sebagai informasi, acara ini merupakan kolaborasi dengan sepuluh BUMN Klaster Infrastruktur, antara lain PT Hutama Karya (Persero), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, Perum Perumnas, dan PT Nindya Karya.
(ncm/ega)
