.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram. Pasalnya, penggunaan anggaran di instansi pemerintah berjalan tidak optimal.
Jokowi menuturkan banyak anggaran pemerintah yang ujungnya cuma dipakai untuk hal yang tidak konkret, mulai dari honor pegawai hingga perjalanan dinas.
Sebagai contoh, Jokowi menemukan ada anggaran stunting di APBD salah satu daerah. Anggarannya Rp 10 miliar, namun yang digunakan untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak stunting tak sampai Rp 2 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Justru anggaran stunting Rp 10 miliar itu malah digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat. Perjalanan dinas saja sampai Rp 3 miliar sendiri, urusan rapat-rapat juga Rp 3 miliar sendiri. Jokowi pun jengkel dengan cara penganggaran seperti ini.
"Minggu lalu saya baru saja cek, di APBD, di Mendagri. Ada Rp 10 miliar untuk stunting. Saya cek, perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar. Yang benar-benar beli telur itu nggak ada Rp 2 miliar. Kapan stunting mau selesai kalau caranya seperti ini," ungkap Jokowi dalam Rakornas Wasin di Kantor BPKP, Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023) yang lalu.
Mestinya, kata Jokowi, dari anggaran stunting yang mencapai Rp 10 miliar itu, 80%-nya dialokasikan untuk membeli telur, ikan, daging, sayur-sayuran, dan makanan bergizi lainnya bagi anak yang stunting.
Tidak optimalnya penganggaran pemerintah juga terjadi pada pengembangan UMKM. Di salah satu APBD daerah Jokowi menemukan ada penganggaran pengembangan UMKM senilai Rp 2,5 miliar. Ceritanya sama, mayoritas anggarannya digunakan untuk honor karyawan dan perjalanan dinas.
Katanya, dari total anggaran itu Rp 1,9 miliar di antaranya digunakan untuk honor dan perjalanan dinas. Anggaran yang bersisa Rp 600 juta pun masih banyak sekali penggunaannya yang menurut Jokowi tidak efektif.
"Pengembangan UMKM, di APBD ada ini nggak usah saya sebutkan kabupaten mana. Total anggarannya Rp 2,5 miliar. Rp 1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas. Ke situ-situ terus udah, itu nanti sisanya yang Rp 600 juta itu nanti juga masih muter-muter aja, pemberdayaan, pengembangan, istilah yang absurd ndak konkret," ungkap Jokowi.
(hal/das)
