.webp)
Direktur Utama Damri Setia N. Milatia Moemin buka suara soal rencana Bus Transjakarta mau masuk Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Ia menilai hal itu tidak akan menjadi saingan bisnis bagi Damri.
Apalagi, Setia menyebut Damri dan Perum PPD sebagai salah satu operator TransJakarta sudah resmi merger. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tanggal 6 Juni 2023, tentang Penggabungan Perum PPD ke Dalam Perum Damri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
"Nggak (jadi pesaing). Kan jadi satu, sekarang sudah jadi satu," katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun nantinya TransJakarta rute Bandara Soekarno-Hatta bakal melayani masyarakat umum, Setia menganggap hal itu bukan menjadi masalah. Sempat dicanangkan TransJakarta hanya akan mengangkut karyawan Bandara Soetta saja, namun PT Angkasa Pura II (AP II) memastikan masyarakat juga bisa menikmati layanan bus.
"(TransJakarta melayani masyarakat) ya nggak apa-apa. Tapi nanti pasti akan ada koordinasi," lanjutnya.
Mengenai tarif layanan, Setia masih belum bisa menjelaskan. Menurutnya hal itu masih dalam tahap pembicaraan.
Ia optimistis pangsa pasar Damri tidak akan terganggu akan rencana itu. Setia menganggap mekanisme pasar ditentukan oleh pelanggan.
"Nggak (ganggu market share) sih. Itu kan market mekanisme, mekanisme pasar yang nanti akan berlakukan pilihannya adanya di pelanggan. Betul ya? Akhirnya pelanggan sendiri yang akan menentukan," bebernya.
Damri dan TransJakarta dianggap punya pangsa pasar yang berbeda. Pangsa pasar TransJakarta lebih ke karyawan bandara, sementara pengguna layanan Damri lebih ke masyarakat di luar kota.
"TransJakarta kan beda pangsa. Jadi TransJakarta itu kan akan digunakan oleh yang biasanya pangsanya adalah pegawai AP yang ke arah sana, dan lain-lain. Tapi kan biasanya yang pelanggan Damri kan segmennya orang ke luar kota, di mana orang ke luar kota itu bukan commuter biasa, bukan perjalanan setiap hari," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan DAMRI Joni Prasetiyanto menyebut seluruh armada PPD akan diserahkan ke Damri, termasuk di antaranya 600 bus hasil dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN).
"Kalau kemarin dari BMN untuk diserahkan ke PPD itu 600 unit bus. Sementara kontrak kita yang eksisting, artinya yang sebelumnya kan 102 ditambah 348 ditambah 59, jadi nanti semuanya itu demi hukum akan beralih ke damri sesuai dengan PP 30 tadi," pungkasnya.
(hns/hns)
