.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak 'serampangan' merekrut tenaga honorer. Apalagi pemerintah pusat sudah melarang pemda melakukan hal tersebut
"Tetapi teman-teman di daerah tidak boleh lagi merekrut (honorer) sembarangan. Kan sudah tidak boleh ini. Kan sumbernya ini sebenarnya salah satunya selain pusat ada di daerah," katanya di Gedung KemenPAN-RB, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023).
Ia mengatakan, rekrutmen secara sembarangan justru menimbulkan masalah terkait jumlah dan kualitas tenaga honorer. Sementara pemerintah dituntut memiliki birokrasi berkelas dunia. Oleh karena itu Anas menilai proses rekrutmen harus diperbaiki.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rekrutmen honorer yang sebagian secara serampangan inilah kemudian berdampak pada jumlah dan kualitas. Sementara di sisi lain kita diminta birokrasi berkelas dunia, tapi sumber rekrutmennya mesti kita perbaiki," bebernya.
Adapun pemerintah berencana membuka rekrutmen 1,03 juta CASN tahun ini. Anas menyebut pihaknya sedang mengidentifikasi CASN khusus untuk talenta yang ahli di bidang digital. Hal ini demi mendukung digitalisasi di sektor pemerintah.
"Dan yang baru adalah, minggu kemarin kita ratas dipimpin presiden disetujui Perpres untuk government technology, Govtech," jelasnya.
Selama ini masing-masing Kementerian/kembaga memiliki tim IT-nya sendiri. Namun, ada KL yang tidak merekrut ahli IT karena tidak memiliki dana untuk menggaji sesuai standar ASN.
"Maka Indonesia sebentar lagi punya Govtech yang kumpulkan orang-orang hebat dan dia akan transform mendorong percepatan sistem pemerintah berbasis elektronik di semua KL," tutup Anas.
Simak juga Video: Pemerintah Bakal Hapus Tenaga Honorer: Tak Ada PHK Massal
